Risalah ini merupakan suatu kompilasi. berdasarkan tinjauan kepustakaan di berbagai masyarakat berkembang di belahan bumi bagian Timur ini, seperti Afrika, Afghanistan, Papua Niugini, India, Malaysia, Sri Lanka, Cina dan Singapura serta Jepang.
Berbeda dengan DPR RI periode sebelumnya, ada beberapa perubahan yang terjadi di DPR RI periode ini. Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait DPR RI periode sekarang, berubah pula sistem kerja DPR RI. Perubahan-perubahan yang terjadi pada DPR RI periode 2014-2019 antara lain: perubahan mekanisme pemilihan pemimpin DPR RI, penambahan peran diplomasi parlemen, dihapuskan…
Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru berjalan setahun, banyak mendapat sorotan terutama dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri.
Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …
Buku ini menawarkan konsep diplomasi perbatasan dari perspektif liberalis dimana diplomasi perbatasan diletakkan pada upaya negara aktor sub nasional dan aktor non negara guna memelihara relasi antar negara baik dalam bidang politik sosial maupun budaya Konsep ini berangkat dari perspektif bahwa negara bukan satu satunya aktor politik yang menentukan batas negara Perbatasan sangat dinamis terga…
Buku ini mencoba menguraikan secara terperinci tentang langkah-langkah kerja sama yang dilakukan antara Jepang dan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan ketergantungan, kerja sama menjadi salah satu kunci utama bagi suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia dan Jepang sebagai negara yang telah bermitra dan menjalin hubungan diplom…
Buku ini membahas dasar-dasar hukum tata negara Indonesia, meliputi konsep konstitusi, lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan Indonesia secara sistematis dan mudah dipahami.
Setiap bangsa memiliki budaya, peradaban, dan sejarah perjalanan panjang yang berbeda dari satu negara dengan negara lain. Potret tersebut merupakan fakta dan tidak mungkin dihapus. Terkait dengan masalah ini, kita bertemu dengan paham/sifat absolutisme atau relativeisme makna dan pelaksanaan hak asasi manusia yang ada. Masalah tersebut disinggung dalam buku ini.
Buku ini membahas secara mendalam apa hubungan antara ilmu hukum pidana dan ilmu lainnya seperti kriminologi, penologi, forensik, dan viktinologi. Buku ini juga membahas hukum pidana sebagai ultimum remedium secara menarik pengertian pidana, dan falsafah pemidanaan
Dengan peraturan perundangan di bidang HKI akan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan mendorong mengalirnya investasi ke dalam negeri. Penting bagi para peneliti litbang untuk memahami dengan baik sistem penumbuhan inovasi dan pengelolaan kekayaan intelektual yang dihasilkan sehingga nantinya dapat berperan aktif sebagai pemain dalam era globalisasi.
2 eks
pertarungan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat mewarnai perjalanan panjang hak cita sejak mesin cetak gutenberg hingga kini. Masa depa dengan sistem digital akan merupakan tahap berikut dan barangkali tahap terakhir dari perjalanan panjang hak cipta sejak sekitar tiga abad yang lalu untuk mewujudkan tujuannya.
Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebagai dana perimbangan dengan ruang lingkup yang meliputi dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, saat ini memasuki konteks paradigma abru dalam bentuk perimbangan keuangan.