Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Clean Goverance) dan bertanggungjawab (Good Goverance) diperlukan pertangungjawaban dari penyelengara negar yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
penyusunan pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah disusun oleh sekjen DPR RI sehingga dapat memberikan perbaikan dalam penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya. proses evaluasi kegiatan di sejken DPR RI difokuskan pada evaluasi atas proses output, outcome, dan impact dari unit-unit kerja di lingkungan sekjen DPR RI.
Agar dapat memberikan stimulasi bagi para pejabat dan staf dilingkungan Deputi bidang PUU untuk terus mnyempurnakan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga terlihat adanya peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pada tahun-tahun sebelumnya memberikan opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Peningkatan opini ini tidak terlepas da…
Dalam buku catatan ini terangkum agenda kerja yang telah dijalankan pada periode 2016-2017. Baik dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ketua Tim Pemantau DPR RI untuk Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Yogyakarta, Ketua Tim Diplomasi Parlemen, Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), atau melayani masyarakat sebagai Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan T…
Buku ini disusun untuk mendorong transparansi tugas dan kinerja beliau di DPR RI dan juga disusun sebagai bentuk laporan kepada masyarakat dan konstituen. Buku ini merekam jejak aktivitas, secara kronologis semua terdokumentasi dengan baik, agar bisa menjadi catatan yang dapat dirujuk oleh masyarakat. Dalam masa tugas beliau, DPR RI berhasil mensahkan 22 RUU menjadi UU. Beberapa RUU yang disahk…
Pekerjaan “Strengthening Information Network System of DPR” dilaksanakan agar tercapai tujuan pengembangan sistem informasi yang handal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, pekerjaan ini akan dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk merumuskan suatu Master Plan pengembangan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Master Plan yang dimaksudkan dapat mengakomodasi berb…
Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan teknis dan keahlian dalma bidang informasi kepada DPR RI, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana indormasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI, maka P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) sebagai organisasi pengelola teknologi informasi yang ada agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.…
Portal Anggota DPR adalah sebuah sistem yang diibaratkan sebagai pintu gerbang masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh Anggota Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. aplikasi portal ini mengunakan fitur single sign on yaitu fasilitas otentifikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi sistem informasi yang akan digunaka…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif DPR RI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu diharapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif ini dapat dipergunakan sebagai panduan dalam kegiatan Penyusutan arsip pada unit-unit kerja dilingkungan Setjen DPR RI, khususnya arsip-arsip yang berkaitan dengan pekasanaan tugas dan fungsi Dewan.
Laporan ini merupakan hasil study visit Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke beberapa stakeholders di Inggris, antara lain : Government Outcomes Lab (GO Lab), Blavatnik, School of Government, University of Oxford; Parliament of the United Kingdom; dan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Laporan ini bertujuan untuk memberikan penge…
Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. hal ini karena KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada badan kerjasama antar parlemen, namun juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjalankan…
buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…
Buku ini membahas tema pengambilan keputusan dari sudut pandang filosofis. Pendekatan filosofis dipakai untuk memberikan gambaran "utuh" tentang apa, mengapa dan bagaimana seseorang atau organisasi melakukan proses pengambilan keputusan
Buku ini memberikan gambaran bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan bisnis dengan strategi pemasarannya, yang mencakup perdagangan (tijarah), jual beli. riba, akad transaksi syariah, motivasi dan niat, konsep pemasaran syariah, analisis situasi pemasaran, strategi produk, strategi harga, strategi distribusi dan strategi promosi, implementasi dan pengendalian strategi.
Zero to One berbicara tentang bagaimana membangun perusahaan-perusahaan yang menciptakan hal baru. Buku ini mengambil segala yang telahsaya pelajari secara langsung sebagai salah seorang pendiri PayPal dan Palantir dan selanjutnya menjadi investor di ratusan usaha starup, termasuk Facebook dan SpaceX.
Dari sekian banyak tingkah ajaib anak, pasti akan selalu ada yang terkenang dihati. Entah terlalu jenaka atau mengurut dada. Namun sering kali kita lupa bahwa dari mereka jugalah banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan. Kirana dan Happy Little World bukan hanya potongan adegan kehidupan seorang anak jenaka, tetapi juga "sahabat kecil" semua orang yang sedang belajar mensyukuri hidup dan…