Image of Hukum pembuktian tindak pidana korupsi
Penanda Bagikan

Text

Hukum pembuktian tindak pidana korupsi

Salah satu bentuk hukum penyimpangan ialah memberlakukan sistem pembebanan pembuktian terbalik kedalam UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. Sistem pembebanan pembuktian terbalik bertitik tolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa korupsi, dianggap bersalah sudah melakukan korupsi.

Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI (0) 345.59802323 CHA h
10024914
Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2014-04-25)
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI (0) 345.59802323 CHA h
10017462
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345.0223 CHA h
Penerbit
Bandung : Jakarta.Alumni.,
Deskripsi Fisik
xviii,370 hal. ; 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9794140120
Klasifikasi
345.0223
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Korupsi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar