Image of Hukum pemerintahan daerah : pembentukan Perda APBD partisipatif
Penanda Bagikan

Koleksi Elektronik

Hukum pemerintahan daerah : pembentukan Perda APBD partisipatif

Buku ini menggagas pembentukan Perda APBD yang partisipatif melalui pemberian hak inisiatif DPRD dalam pengajuan Raperda APBD. Selama ini mekanisme pembentukan Perda APBD, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum mencerminkan partisipasi publik, baik secara normatif maupun praktis. Pembentukan Perda APBD akan memiliki legitimasi demokrasi yang kuat jika melibatkan masyarakat dalam proses pemgambilan keputusan, baik dalam penuangan norma hukum dan prosedur pembentukannya.

Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI (0) 342.09 BOE h
10024807
Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2011-10-05)
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI (0) 342.09 BOE h
10024806
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.09 BOE h
Penerbit
[Yogyakarta] : Laksbang Pressindo.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-26-8516-9
Klasifikasi
342.09
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pemerintahan daerah - hukum
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar