Koleksi AIPA
Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi
Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum pengelola minyak dan gas bumi yang sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 dan kedudukan lembaga pengelola minyak dan gas bumi dalam kontrak kerjasama dengan badan usaha minyak dan gas bumi.
Tidak tersedia versi lain