Politik hukum pembentukan undang-undang: Analisis terhadap beberapa undang-un…

Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi undang-undang yang dipermasalahkan oleh para penulis. Selain itu, buku ini juga menjelaskan implikasi dari putusan l…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku II

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Penegakan hukum di Indonesia

Dari berbagai kasus yang dikaji dalam buku ini, memperlihatkan respons yang beragam dalam masyarakat mulai dari perasaan kecewa sampai dengan hilangnya kepercaaan kepada para penyelenggara hukum. Masyarakat yang pada awalnya mempercayakan persoalan hukum itu kepada lembaga penegak hukum, kini mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut secara kritis. Lembaga penegak hukum saat ini tampak…

Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional

Buku ini mengkaji problem tersebut secara kritis berdasarkan fakta dan data yang ada. Mulai dari persoalan HKI yang tergambar dalam tulisan "Perlingdungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) demi Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional". Persoalan terkait UMKM yang dibahas dalam tulisan "Perlingdungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalah Perdagangan Internasional". Juga…

Tenaga Kerja Indonesia: Antara Kesempatan Kerja, Kualitas dan Perlindungan

Buku ini mendeskripsikan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Penanganan atas permasalahan kompleks itu perlu dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan multisektoral di antara semua stake holders yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI.

Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…

Politik hukum pengelolaan migas pasca putusan mahkamah konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021247280

Deskripsi Fisik

xii,204 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tenaga kerja asing : analisis politik hukum

Buku berjudul Tenaga Kerja Asing : analisis aolitik hukum ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji politik hukum ketenagakerjaan asing, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengulas politik hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggung jawab negara dan pelaksanaannya; politik hukum pengendalian TKA yang dilakukan melalui persyarat…

Politik Hukum Pengaturan Privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Namun banyak BUMN yang kondisinya cukup memprihatinkan. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan memprivatisasi BUMN. Privatisasi diatur dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengaturan privatisasi dalam UU tersebut didorong oleh faktor-faktor untuk menafsirkan dan menjab…

Pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan penanaman modal di bidang perkebunan

Perkebunan membutuhkan tanah sebagai modal utama. Lahan yang digunakan untuk pekebunan kadang-kadang dimiliki oleh masyarakat adat selama beberapa generasi. Pembebasan tanah adat untuk perkebunan harus dilakukan dengan konsultasi bersama masyarakat adat. Tapi banyak intrik terjadi selama musyawarah sehingga pengambilalihan tanah adat menyebabkan kerugian finansial kepada masyarakat adat. Bahkan…

Pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan penanaman modal di bidang perkebunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

Hal, 21 - 40

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Perlindungan Hak Rakyat Atas Air Dari Privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 t…

Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang membuka ruang privatisasi terhadap penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumber daya air tidak meliputi suatu wilayah sungai.

Jurnal ilmiah hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2012: Negara Hukum

Edisi

Vol. 3 No. 1 Juni 2012

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

152 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-