Image of Hukum Pemerintahan Desa
Penanda Bagikan

Koleksi Elektronik

Hukum Pemerintahan Desa

Setelah melalui perjuangan panjang akhirnya lahirlah UU No.6 Tahun 2004 tentang Desa. UU ini mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Diakui, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat hemogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya. UU ini menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, sehingga diharapkan kesatuan masyarakat hukum ada yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 342.259 8 HUD h
13009105
Tersedia
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 342.259 8 HUD h
13009104
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.259 8 HUD h
Penerbit
Malang : Setara Press.,
Deskripsi Fisik
xviii, 286 hlm.; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-1642-45-0
Klasifikasi
342.259 8
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum, Pemerintahan Desa
Self-Governing Community
Local Self Government
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar