Koleksi Elektronik

Analisis dan evaluasi hukum penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi

---

Berdasarkan hasil temuan lembaga Transparancy Internasional pada tahun 2005, dinyatakan bahwa aparat penegak hukum termasuk pada kriteria 3 besar lembaga terkorup di Indonesia setelah partai politik dan parlemen. Dalam penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat 2 institusi yang berhak melakukan penuntutan yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan terhadap pemeriksaan terdakwa tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan dalam 2 lingkungan pengadilan, yaitu Pengadilan Umum dan pengadilan tindak Pidana Korupsi. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi terhadap peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan penuntutan dan pemeriksaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, baik yang terdapat dalam undang-undang, maupun peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 ANA

Penerbit

Jakarta : ., 2008

Deskripsi Fisik

vii,140 hlm. ; 21 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

345.023 23

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Korupsi – Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar