Koleksi Elektronik
Hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi
Buku ini pada pokoknya hendak menguraikan proses beracara berdasarkan pedoman yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 4 Tahun 2015, disertai proses proses sebelum pilkada serentak, baik pada saat di Mahkamah Agung maupun setelah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Pada Bab 2 didahului dengan uraian tentang dinamika pengisian jabatan tertinggi di pemerintah daerah. Berikutnya, pada Bab 3 diuraikan tata cara atau hukum acara perselisihan hasil pemilihan secara langsung pada saat menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pada Bab 4 diuraikan mekanisme dan prosedur beracara atas perselisihan hasil pemilihan secara langsung ketika sesudah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Bab 5 berisi uraian hukum acara persisihan hasil dalam pemilihan serentak, yang mulai dibatasi dengan persentase selisih perolehan suara. Contoh kasus yang mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Bab 6. Pada bagian penutup di Bab 7, diuraikan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap hak untuk dipilih.
Tidak tersedia versi lain