Koleksi Elektronik
Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia
Buku ini menyajikan perbandingan tata kelola lembaga penyiaran publik dunia, baik di negara maju maupun berkembang (Inggris, Jerman, Jepang, Australia, India, Thailand). Uraian model UU Penyiaran Publik, Dewan Penyiaran Publik, Dewan Eksekutif dan Dewan Khalayak disertai kajian kondisi regulasi RRI dan TVRI sebagai inspirasi untuk pengambil keputusan di parlemen, pemerintah, broadcaster RRI dan TVRI serta pemerhati media publik, terutama dalam merumuskan UU RTRI. Migrasi dari teknologi analog ke digital sebagai lebijakan di hilir (peningkatan kapasitas pelayanan) harus didukung kebijakan di hulu: penguatan regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan. Analoginya adalah demokrasi sebagai konsep kebebasan berekspresi dan kesempatan semua pihak dalam berpolitik (hilir), harus ditunjang regulasi yang kuat, partai politik dan politisi yang bersih dan terbuka (hulu), agar tidak berhenti sebagai formalitas demokrasi semata.
Tidak tersedia versi lain