Koleksi Elektronik
Korupsi & pembuktian terbalik : dari perspektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia
Buku ini merupakan disertasi penulis tahun 2012 yang semula berjudul Kebijakan Legislasi tentang Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Kajian didalamnya mengenai pemberantasan korupsi dari sisi kebijakan legislasi melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas-asas dan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain memenuhi asas atau prinsip hak asasi manusia khususnya dalam hal ini mengenai perumusan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dan karena ruang lingkup kajian berbicara seputar kebijakan legislatif maka tak dapat dielakan kajian akan memasuki wilayah hukum tata negara karena akan membahas dan membicarakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga negara yang terkait dengan pembuatan undang-undang maupun institusi-institusi pelaksana undang-undang khususnya di bidang hukum.
Tidak tersedia versi lain