Text

Hukum pidana korupsi di Indonesia

---

Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama mauunpada waktu berlakunya UU No. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintah ternyata tidak mampu memberantas karupsi di indonesia. Orde Reformasi tampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlinndung pada allasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah membatasi korupsi. Oleh karena itu, dalam tahuun 1999 diundangkanlah UU N0. 3/1971. Pada tanggal 27-12-2002 dikeluarkan UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Kprupsi (KPK) suatu lembaga independen yang diharapkan berperan besar dalam pemberantasan korupsi. Disusul kemudian dengan UU No. 26/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 CHA h

Penerbit

Depok : RajawaliPress., 2019

Deskripsi Fisik

xviii, 436 hlm., 24 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-769-930-7

Klasifikasi

345.01

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Korupsi - Indonesia

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Adami Chazawi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar