Senator bertanya: catatan penggunaan hak bertanya Anggota DPD RI kepada Presi…

Salah satu hak konstitusional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh DPD RI adalah hak mengajukan hak bertanya kepada Presiden. Buku ini mengulas tentang hak bertanya yangsudah dilakukan oleh DPR RI, yaitu Hak bertanya tentang kebijakan moda transportasi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC) dan …

Mengenal DPD-RI: sebuah gambaran awal

Merupakan bacaan publik bagi mereka yang ingin mengenal dasar-dasar gagasan dan aturan mengenai DPD, untuk selanjutnya mengembangkan kreasi pemikirannya sendiri untuk menguji dan mengkritisi makna keberadaan kamar parlemen kedua tersebut. Apalagi sebuah lembaga negara baru, stok bacaan-bacaan dasar untuk mengenalkan DPD ke khalayak awam masih perlu ditingkatkan.

Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2021-2022

Buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat mengetahui peran dan kinerja DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan berkontribusi secara nasional bagi kejayaan NKRI. Buku ini secara khusus memaparkan hasil kinerja DPD RI di tahun Sidang 2021-2022.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia & profil Anggota DPD RI 2004-2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx,349 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 DEW

Profil Anggota DPR dan DPD, 2014-2019 : Latar Belakang Pendidikan dan Karier

Buku Profil Anggota DPR dan DPD 2014-2019 memberikan informasi dan gambaran mengenai profil, rekam jejak anggota dewan sesuai daerah pemilihan masing-masing.

DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 baru

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96052-6-1

Deskripsi Fisik

xxii, 152 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik In…

Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Namun hara[pan-harapan itu menjadi pudar setelah DPD mengalami proses politik di MPR, di mana fraksi-fraksi ada yang setuju DPD diberi kewenangan yang sama dengan DPR dan ada pula yang tidak setuju DPD diberi status sebagai lem…

Sistem bikameral dalam spektrum lembaga parlemen Indonesia

Buku ini memetakan sistem bikameral yang dipraktikkan di sejumlah negara di dunia. Sebagai sebuah studi komparasi, kajian seperti ini menjadi semakin penting untuk melihat dan model lembaga perwakilan rakyat Indonesia terutama pasca perubahan UUD 1945. Mengurai dimensi historis dan perkembangan pemikiran yang menyertai awal pembentukan lembaga perwakilan rakyat sesudah kemerdekaan Indonesia dan…

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: arsitektur histori, peran, dan fu…

Secara garis besar DPD RI memiliki tiga fungsi, pertama: legislasi, kedua: budgeting, dan ketiga: controlling. Dilihat tiga fungsi tersebut terjadi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi DPR RI, kedua lembaga ini memiliki fungsi yang sama akan tetapi dalam kapasitas yang berbeda. Buku ini menjelaskan runtut tentang sejarah dan fungsi DPD RI. Pembahasan dimulai atas pertanyaan-pertanyaan kritis …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 ahun 2014 Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014 dalam Lembaran Negara No. 383, Tambahan Lembaran Negara No. 5650, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa ketentuan yang perlu disempurnaka…

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perm…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568, merupakan undang-undang mengenai MD3. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan…

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Sya…

Dalam pembahasan skripsi ini, cakupannya meliputi kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang didapat dari UUD 1945, serta prosedur pengujian yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang khususnya dalam uji mate…

Himpunan risalah sementara DPR RI tahun 1958 rapat ke-188 s/d 198 tentang nas…

Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 1958 rapat ke-188 s/d 198 dengan agenda ruu tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda dan uu pokok agraria. ruu tentang perpanjangan keadaan bahaya. ruu tentang perpanjangan jangka waktu keadaan perang. surat2 masuk ruu tentang perubahan pasal2 uu pokok Bank Indonesia. dan uparaca penerimaan presiden Republik India P.J.M.Dr…

Himpunan risalah DPR RI tahun 1971/1972 rapat ke- 29 s/d 30

Himpunan risalah DPR RI masa persidangan IV jilid 3 tahun 1971/1972 rapat ke- 29 s/d 30 mengenai progress report dari masing2 komisi setelah laporan penindjauan disampaikan ke-pleno tanggal 10 s/d 16 Mei 1972. Melandjutkan atjara progress report dari masing2 komisi. dan Pidato penutupan masa persidangan ke-IV tahun sidang 1971-1972.

Himpunan risalah sementara DPR RI tahun 1960 rapat ke-34 s/d 46

Himpunan risalah sementara DPR RI masa sidang III tahun sidang 1960 rapat ke-34 s/d 46 membicarakan usul2 perubahan atcara rapat2 DPR RI tanggal 4 Januari 1960. RUU tentang mengenai pajak2, bea-bea, tjukai-tjukai

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 1979 rapat ke-5

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan I tahun sidang 1979 rapat ke-5 dengan agenda pembicaraan tk.I (ket. pemerintah) atas RUU tentang perubahan uu no.15 tahun 1969 tentang pemilihan umu anggota2 badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan uu no.4 tahun 1975. pembicaraan tk.I (keterangan pemerintah) atas ruu tentang hukum acara pidana. lapo…

Forum komunikasi DPR dan Pers

Ditinjau dari segi peran antara DPR dan Pers memiliki hal komplementer, terutama yaitu berkenaan dengan upaya pengawasan yang mengarah pada kepentingan rakyat banyak. Kedua institusi tersebut senantiasa dituntut untuk membela pihak yang lemah, yang tertindas dan sebaginya. Memang di satu sisi harus diakui dalam menjalankan peranan itu baik pers maupun DPR dihadapkan pada suatu kenyataan yang su…

Wakil rakyat tidak merakyat: evaluasi kinerja satu tahun wakil rakyat Indonesia

Buku ini mengupas kinerja lembaga-lembaga MPR,DPR,DPD dan DPRD. Para anggota MPR,DPR,DPD dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu, maka lembaga-lembaga tersebut sejatinya adalah wakil-wakil rakyat dan kepanjangan tangan rakyat dalam pengelolaan negaranya. Benarkan kinerja MPR,DPR,DPD dan DPRD selama satu masa jabatannya tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda mewakili, dan martabat serta kese…

Untuk Apa DPD RI

Buku panduan DPD RI ini merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka mensosialisasikan peran dan fungsi yang sebenar-benarnya kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya masyarakat serta daerahlah yang akan menilai sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab yang diemban telah dilaksanakan oleh wakil-wakil mereka di tingkat pusat. Penyampaian informasi secara tepat dan benar akan meningkatkan rasa m…

Dewan Perwakilan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9222-90-7

Deskripsi Fisik

xv, 359 p. ; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-