Buku ini mendeskripsikan bagaimana terjadinya perubahan nonformal konstitusi pada daratan normatif yang dituangkan oleh Mohammad Fajrul Falaakh. Begitu memperhatiakn konstitusi di Indonesia, Mohammad Fajrul Falaakh mengemukakan gagasannya tentang konstitusi di Indonesia kedalam sebuah buku yang berjudul Pertumbuhan Dan Model Konstitusi : Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR Dan Mahkamah …
Ditinjau dari segi bentuknya, perubahan konstitusi itu sendiri dapat dilakukan melalui pembaruan naskah, pergantian naskah, atau melalui naskah tambahan (annex atau adendum), yang menurut tradisi Amerika Serikat disebut Amandemen. Belakangan ini, antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, negara Indonesia melakukan contitutional reform dengan melakukan amandemen terhadap pasal-pasal dari UUD 1…
Buku ini memperkenalkan pemikiran baru perihal konstitusi sosial sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam perikehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (sipil society) atau masyarakat madani. Konstitusi sosial merupakan konstitusi masyarakat madani yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial.
Buku disajikan dalam 8 bab di antaranya membahas hukum konstitusi, konstitusi negara, eksistensi konstitusi UUD 1945, mahkamah konstitusi, kewenangan mahkamah konsitusi, karakteristik hukum acara mahkamah konstitusi, jenis jenis persidangan, dan mengenai putusan putusan.
Buku ini mengupas tentang perkembangan Teori Konstitusi dan Perubahan Konstitusi dengan menyandingkan beberapa Teori Konstitusi dari berbagai negara. Pembahasan naskah ini diawali dengan catatan Sejarah Konsitusi pada Zaman Klasik yang termuat dalam peradaban Konsitusi di era Yunani dan Romawi Kuno. Selanjutnya dibahas mengenai Konstitusi pada abad pertengahan yang senyatanya bahwa pada abad pe…
Buku ini berisi mengacu pada hukum acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan MK (PMK), serta diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi dan praktik, Didalamnya tidak hanya berisi uraian normatif yang didahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalaman komparatif. Dalam penggambaran hukum acara juga diuraikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam praktik per…
Melalui buku ini penulis menyajikan pemaparan yang tuntas dengan pendekatan kasus dan perbandingan dengan Uganda, Bolivia, Indoa dan Amerika Serikat. Kiranya buku ini menambah khazanah pengetahuan dan menjadi pegangan para pengambil kebijakan serta bacaan para kaum akademisi.
Sebagai sebuah lembaga yang pendiriannya didasarkan konstitusi, harus diakui, Komisi Yudisial mengalami begitu banyak persoalan. Selain kewenangannya yang dipangkas melalui uji maeri perundang-undangan, keberdaan Komisi Yudisial juga tidak jarang ditolak karena dianggap mengintervensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Posisi yang terpusat di Ibukota Jakarta juga menjadi halangan tersendiri dalam…
Buku ini merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1815, 1818, 1827, 1830, 1836, dan1854. Kata Pengantar: “Tidak ada yang meragukan kebenaran bahwa pengetahuan tentang hukum sebelumnya merupakan hal yang berguna dan diperlukan untuk penjelasan dan pemahaman yang benar tentang hal-hal berikut yang akan datang. Kebenaran ini berlaku khususnya pada Per…
Karya akademis ini disusun oleh penulis yang terlibat langsung di dalam perjalanan Mahkaman Konstitusi Indonesia dan Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), sehingga memiliki prespektif tajam terhadap substansi pembahasannya. Buku ini wajib dijadikan sebagai bku pedoman tidak saja oleh para praktisi dan pemerhati hukum, namun juga bagi para dosen dan mahas…
Buku ini adalah Prosiding Volksraad tentang revisi konstitusi tahun 1922 tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan bagian-bagian wilayah. Terdapat beberapa bagian sebenarnya, dan ini adalah bagian pertama. Pada tahun 1930, Dewan Royal Institute for Linguistics, Land and Ethnology Hindia Belanda mendekati Menteri Koloni dengan permintaan kerjasama dengan penerbitan dokumen resmi, yang pada reali…
Berikut beberapa hal yang dibahas dalam buku ini. Pasal 1 Signifikansi artikel ini sejak 1848 (p. 1). Penggantian "kata-kata« koloni dan kepemilikan> dengan daftar nominatif (h. 2). Meskipun perubahan tersebut sejalan dengan maksud bahwa Pasal 1 telah bermakna sejak tahun 1848, pasal tersebut bisa saja sudah tidak berlaku lagi, terlebih lagi karena amandemen tidak menyelesaikan pertanyaan lama…
Buku ini berisi tentang perbandingan Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Pada pendahuluan buku ini dijelaskan bahwa banyk orang yang kesulitan untuk mempelajari Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda dan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda karena penamaan dan urutan pasal yang berubah setelah diame…
Buku ini berisikan empat bagian besar yaitu Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda (ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926), Ketentuan Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda yang belum berlaku, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten. Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda terdiri dari dua belas bagian. Ketentuan Undang-Undang tentang Kons…
Buku ini berisi tentang Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Terdapat pasal-pasal Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang terdiri dari dua belas bagian dan satu ketentuan akhir. Kemudian, Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari sebelas bagian dan satu ketent…
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2018.
"Buku ini merupakan catatan sejarah dari operasi pemerintah nasional di bawah konstitusi Amerika Serikat, dan didasarkan pada pandangan yang benar bahwa ""keputusan yudisial saja memberikan dasar yang tidak memadai untuk memahami perkembangan konstitusional"". Ini berkaitan dengan secara substansial semua keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menafsirkan konstitusi, dan membahas juga ma…