Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat

Buku ini mencoba menyajikan analisis bagaimana perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat itu sebenarnya tidak ada, bahkan pemerintah cenderung melakukan marjinalisasi keberadaan masyarakat hukum adat, yang berarti bertentangan dengan perintah konstitusi. Sebagai saran (solusi), buku ini memuat bagaimana negara seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, khususn…

Peraturan Perundangan Kehutanan Di Era Reformasi

Perubahan kebijaksanaan sentralisasi menjadi desentralisasi di bidang kehutanan saat ini sudah relatif memadai, terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002 yang mengatur tentang kewenangan yang lebih rinci dari perencanaan hutan dan dana reboisasi. Singga para pihak yang terkait erat dengan bidang kehutanan memiliki aturan yang l…

Illegal Logging : dalam perspektif politik hukum pidana (KASUS PAPUA)

Dewasa ini Illegal Logging telah menjadi masalah nasional yang serius, hal itu menyebabkan rusak dan hancurnya hutan kita yang pada saatnya akan membawa dampak pada aspek ekonomi dan ekologis. Sisi hukum peraturan perundangan kita belum secara jelas dan tegas dalam mengaturnya.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas norma UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi pengaturan. manfaat dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah akdemis dan memberi masukan kepada DPR RI dan sebagai bahan untuk menetapkan…

Hti membangun masa depan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99043-0-7

Deskripsi Fisik

xxxv, 368 hal : il ; 25cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Ke mana harus melangkah? : masyarakat, hutan, dan perumusan kebijakan di Indo…

Buku ini memberi banyak landasan ilmiah untuk mencari jalan keluar untuk menyelamatkan hutan dan penduduk penghuni hutan.

Sejarah kehutanan indonesia I

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 229 hal : il ; 35cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hutan kaya, rakyat melarat

Buku ini menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertentu, tenaga kerja, dan ideologi di Jawa, serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap pengendalian yang diharapkan.

Strategi pengelolaan hutan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3721-47-2

Deskripsi Fisik

xii, 178 hal : il ; 25cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Antropologi kehutanan

Antropologi kehutanan adalah gabungan dari dua dis

Hukum kehutanan dan pembangunan bidang kehutanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-456-6

Deskripsi Fisik

xix,425 hal ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

634.902 PAM h

Kamus Rimbawan

Kamus Rimbawan disusun bersifat praktis dan dinamis, yang mengandung makna bahwa pengertian/definisinya dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan dan bersifat dinamis, yang berarti bahwa kamus ini akan senantiasa diperbarui sesuai dengan perkembangan kehutanan. Tercatat lebih dari 3456 pengertian/definisi dari istilah kehutanan yang tersebar di berbagai peraturan perundangan. Pengertian/definisi…

"Gesetzgebungswissenschsft Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belan…

Buku ini berisi gagasan Peter Noll, Burkhardt Krems, dan Van der Velden mengenai ilmu yang berkaitan dengan proses, metoda, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky ke dalam pengajaran di bidang hukum di tanah air Indonesia. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungs-wissenscaft) yang mulai diperkenalkan ole…

Deforestasi Dan Ketahanan Sosial

Deforestasi berimplikasi ekonomi, ekologis dan sosial bagi masyarakat khususnya bagi yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tantangan untuk mengangkat komunitas masyarakat marginal tersebut harus disikapi dengan kebijakan aksi afirmatif oleh pemerintah dan stakeholder lainnya.

Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) adalah keberadaan vegetasi, khususnya vegetasi hutan, karena hutan dipandang sebagai pengatur aliran air (streamflow regulator) yang dapat menyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya di musim kemarau. Buku ini disusun atas dasar dua topik utama tersebut, pengaruh hutan terhadap DAS serta pengelolaannya, yang ke…

Mencari Format Desentralisasi Kehutanan Pada Masa Transisi

Buku ini menampilkan berbagai pendapat tentang otonomi daerah khususnya desentralisasi kehutanan serta pengurusan hutan lestari dari sudut pandang pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), para pakar kehutanan serta pakar otonomi daerah ini, baik untuk dibaca sebagai bahan renungan kita bersama dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan kehutanan di masa menda…

Pidana kehutanan: keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1642-29-0

Deskripsi Fisik

xiv, 184 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.0046 75 WAR p

Mengelola lahan kehutanan yang benar

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-461-889-9

Deskripsi Fisik

67 hal. : ill. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 POR m

Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut

Buku ini ditulis oleh Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, dan memaparkan nilai penting Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang moratorium hutan alam primer dan lahan gambut. Dengan gaya penulisan mirip catatan harian, dipaparkan pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut serta proses terwujudnya kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia.