Politik Uang: Perspektif Hukum Pidana

Aroma kecurangan acapkali terjadi dalam setiap momen kontestasi elektoral, jual beli suara seakan menjadi strategi jitu para kontestan dalam meraup suara. Ironisnya, bagi-bagi uang di hari H pemilihan terkadang justru menjadi “rejeki” yang dinanti-nantikan sebagian kalangan, wajar saja jika para kontestan selalu menyiapkan “amunisi” untuk melakukan “serangan fajar”. Fenomena demikia…

Korupsi dan pembuktian terbalik

Sudah lebih dari setengah abad yang lalu sejak 1960 para pembuat kebijakan telah berusaha merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif. Tidak kurang dari tujuh produk undang-undang yang telah dibuat sebagai hasil kebijakan legislasi, baik yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil maupun pembentukan lembaga yang diberi wewenang, …

Hukum pidana korupsi di Indonesia

Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama mauunpada waktu berlakunya UU No. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintah ternyata tidak mampu memberantas karupsi di indonesia. Orde Reformasi tampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlinndung pada allasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut s…

Roulet Merah: Kisah Tentang Kekayaan, Kekuasaan, Korupsi dan Pembalasan Denda…

Karya ini membahas bagaimana berbuat baik kepada orang lain menjadi tulang punggung hubungan pribadi guanxi di Tiongkok, dan Palmer menyatakan bahwa "tragedi ikatan tersebut" menjadi elemen tematik yang penting. Buku ini menceritakan bagaimana Shum dan Duan menjalin hubungan korup dengan Zhang Peili dan menjadi kaya karenanya. Blanchette menyatakan bahwa hubungan dengan Zhang Peili merupakan "i…

Implementasi kebijakan pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah

Sejumlah permasalahan korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama empat tahun (tahun buku 2007-2010, sedangkan sampai dengan tahun buku 2022, sudah 16 kali berturut-turut WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang adalah fenomena yang menarik untuk diteliti. Dengan kondisi dan fenomena terseb…

Delik-delik korupsi

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada…

Pemetaan Korupsi Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif = Strategi P…

Maraknya kasus korupsi ini tent saja menimbulkan kerugian negara tidak hanya dari sisi keuangan saja, akan tetapi sampai menimbulkan kerugian baik dari sisi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, sampai dengan pendidikan. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dilakukan tidak hanya secara perseorangan, akan tetapi sudah bersifat terstruktur dan masif.

Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik

Menurut laporan terbaru dari Transparency International (TI), Indonesia masih menempati rangking bawah untuk negara terbersih dari korupsi. Tahun 2014, Indonesia berada diperingkat 107 dari 177 negara. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan riset terkait Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Tahun 2015, IPAK Indonesia sebesar 3,59 pada skala 0 – 5. Memasuki era reformasi hingga saat ini, pember…

Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Praktik korupsi di Indonesia sudah merajalela bagikan gurita. Sebagian pelakunya berhasil dipenjarakan, tapi sebagian lagi masihbisa lolos. Hukuman fisik saja tidak membuat para koruptor kapok. Apa yang harus dilakukan agar tercipta efek jera? Muhammad Yusuf, Kepala PPATK yang berpengalaman 20 tahun sebagai Jaksa menawarkan solusi pemberantasan korupsi melalui tindakan perampasan aset. Tersang…

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-656-3

Deskripsi Fisik

viii, 174 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 WAL p

Parlemen dan penegakan hukum di Indonesia

Dengan pengalaman politiknya secara langsung selama tugasnya di DPR, kiprah dan pemikiran pengarang tertuang dalam buku ini. Memuat potret lebih satu dasawarsa kondisi penegakan hukum di Indonesia diantaranya KKN, money laundering, illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining, peran parlemen menjadi salah satu pemancang kokohnya fondasi penegakan hukum di negeri ini.

Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-Korupsi di Indonesia

Buku ini sangat menarik karena merupakan salah satu dari sangat sedikit karya ilmiah yang mengidentifikasi perpolitikan Indonesia pasca Reformasi 1998 dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Penulis menguraikan kemunculan Neopatrimonialisme yang dilahirkan oleh kooptasi kekuasaan oleh elit-elit politik yang korup kedalam sistem demokrasi.

Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Terapa…

Buku ini mengemukakan preskripsi sebagai solusi dari masalah hukum yang timbul dari sistem sita aset yang selama ini diterapkan untuk kepentingan pengembalian aset. Dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, sita aset berbasis nilai lebih prospektif diterapkan karena selain tidak perlu membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidananya.

Abuse of power: penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam penangana…

Buku ini memaparkan bagaimana aparat penegak hukum telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan di dalam proses penanganan kasus korupsi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian berkenaan dengan adanya putusan MK No 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006. Yang dijadikan objek penelitian adalah bagaimana praktik peradilan perkara tipikor pasca putusan MK; bagaimana implikasinya bila putusa…

Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional

Dalam buku ini akan dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia, perbandingan UU No. 3 tahu 1971 dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Korupsi dan kebudayaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978 979 419 365 5

Deskripsi Fisik

198 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132.3 ROS k

Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3957-61-1

Deskripsi Fisik

xii, 710 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 3 ADJ k

Jihad melawan korupsi

2 eks

Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberan…

Memberantas korupsi di Indonesia tidak mungkin sekaligus. Sebagai peneliti, satu atapnya kekuasaan yang diberikan kepada jaksa untuk tindakan penyidikan dan penuntutan, sarat dengan penyelahgunaan kekuasaan, sebagai salah satu sumber terjadinya korupsi di dunia peradilan. Para ilmuawan hukum tidak pernah dapat mengetahui bahwa kasus "bulog-gate", pengedilan terhadap terdakwa Akbar Tanjung, Winf…

Susilo Bambang Yudhoyono Bapak Pemberantas Korupsi

Menghapuskan korupsi di Indonesia yang sudah kronis memang sulit. Tapi SBY telah melakukannya dengan sangat serius. Penahanan besannya, Aulia Pohan oleh KPK memberikan teladan kepada kita bahwa supremasi hukum harus di tegakkan apapun resikonya.