Buku Hukum Tata Negara, Pemilu & Kepartaian membahas secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada hubungan antara hukum tata negara, mekanisme pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar konstitusi, lembaga-lembaga negara, serta dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Selain itu, buku ini menyor…
Buku ini mengulas perihal Peradaban Politik, dari sejarah hingga praktiknya di banyak negara, khususnya di Indonesia. Dari zaman dulu, sampai kini di era digital. Dalam proses membangun peradaban politik itulah, banyak paradoks yang dilakukan oleh oknum- oknum politisi. Mereka mempraktikkan "Politik Muka Ganda", tanpa akar dan ikatan ideologi yang kokoh. Hanya kepentingan dan keuntungan sesaat,…
Buku Potret Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi mengulas dinamika dan arah kebijakan luar negeri Indonesia pasca-1998, ketika bangsa ini memasuki era demokratisasi. Pergeseran dari rezim otoritarian menuju sistem politik yang lebih terbuka membawa perubahan signifikan dalam praktik diplomasi, hubungan internasional, serta peran Indonesia di kancah global. Buku ini menyoroti bagaimana…
Buku ini mengulas konflik internal PPP dan PKS yang terjadi pada dekade kedua pascareformasi. Pada dekade ini, kedua partai yang mencantumkan "Islam" sebagai asas partai tersebut mengalami berbagai konflik. Beberapa konflik diakibatkan perbedaan dukungan dalam koalisi pencapresan, perebutan jabatan ketua umum, juga konflik yang melibatkan individu dengan elite partai (ketua umum).
Menyebut nama Megawati, Prabowo, Gus Dur, Amien Rais, dan Surya Paloh saja sudah cukup untuk membayangkan partai-partai politik yang mereka wakili. Pada era reformasi, identitas individu para elite politik sangat kuat melekat pada partai masing-masing. Ketua umum atau tokoh dengan posisi strategis tidak hanya berperan sebagai pemimpin sekaligus pengelola partai, tetapi juga menjadi citra atau w…
Buku ini membahas mengenai organisasi masyarakat dan organisasi politik yang didirikan oleh umat Islam, di mana organisasi masyarakat bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial, sedangkan Partai Politik Islam bergerak di bidang politik, dan juga alat dakwah melalui jalur politik. Ormas dan partai politik Islam berperan sebagai wadah perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia, bersama deng…
Sejak tahun 2000, Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan United Nation Development Programme (UNDP) telah melakukan fasilitasi terhadap DPR RI di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, melalui bantuan teknis terhadap anggota, alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui bantuan teknis tersebut beberapa buku panduan dan buku kompilasi telah diterbitkan. Salah satunya adalah bu…
Apakah yang sebenarnya terjadi pada tanggal 30 september 1965? betulkah sejarah yang selama ini kita pelajari di bangku sekolah? Buku ini akan memberi jawaban dan fakta-fakta seputar terjadinya gerakan 30 september 1965. Dari pengungkapan di pengadilan terhadap tokoh-tokoh PKI, terbukti bahwa pada tanggal 30 September 1965 adalah gerakan awal PKI untuk merebut kekuasaan bekerjasama dengan kesat…
Mendirikan partai politik adalah hak setiap warga negara. Hanya saja demokrasi membutuhkan substansi: harus berorientasi bagi kesejahteraan rakyat. Buku berjudul “ Menata Partai Politik” berusaha ingin memperlihatkan bahwa kenyataan politik kita di tanah air masih menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya: tidak berfungsinya partai sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik…
Konflik berulang antara lain disebabkan panjangnya antrian regenerasi di Golkar. Regenerasi seolah mampat. Golkar Diharapkan jadi role model rumah persemaian kader calon pemimpin. Karena itu, Golkar harus mampu menciptakan kontestasi/kompetisi dengan memberikan peluang dan akses yang sama untuk kader-kader terbaik.
Buku “Restorasi Parlemen” ini berisi refleksi tahunan Kinerja Anggota DPR RI Fraksi NasDem secara internal, namun pada dimensi yang lain, informasi yang terkandung di dalam buku ini justru merupakan sebuah terobosan yang dapat menjadi langkah awal membangun budaya transparansi pertanggungjawaban segenap anggota Fraksi Nasdem kepada publik selaku wakil rakyat tentang berbagai hal yang dikerj…
Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dapat dilacak dari dinamika konstitusi yang berlaku yang ternyata tidak menghasilkan sistem politik demokrasi yang berkesinambungan. Buku yang bertajuk "PARTAI POLITIK DALAM PERKEMBANGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" ini disajikan dengan maksud untuk merekam perkembangan partai politik di Indonesia dari perspektif Hukum Tata Negara, terutama dari aspe…
When parliament first appeared as an innovative political institution, it was to solve a simple bargaining problem. Rich constituents would bargain with the king to determind how much they wished to pay for services granted them by the king.
Sebuah gejala yang menarik sedang terjadi di Indonesia. Banyak yang mengatakan sebagai eforia politik, ada juga yang menyebutnya “aji mumpung” atau anggapan-anggapan lainnya. Yang pasti, faktanya memperlihatkan bahwa sejak gerakan reformasi berhasil menggulingkan Orde Baru dan perpolitikan di Indonesia beralih kembali menganut system multipartai, banyak sekali partai baru yang bermunculan. …