Buku ini dimaksudkan sebagai buku sejarah, bukan bahan ideologi atau indoktrinasi, sehingga fakta maupun tafsirannya senantiasa merujuk terutama pada sumber primer. Sedemikian kaya dan detail rujukan maupun catatan itu, hingga membaca buku ini kita bisa turut merasakan suka duka perjalanan masyarakat nusantara, yang kini menjadi Indonesia, pada masa-masa awal pertumbuhannya. Bukan hanya itu, ga…
Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekadar law in the book, tetapi law in action. Hukum acara mahkamah konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;hukum acara mahk…
Buku ini mengurai konsep dasar dan karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, metode dan penafsiran hukum konstitusi, penyelenggaraan administrasi yudisial, serta proses persidangan, pembuktian, dan putusan hakim konstitusi. Uraian tidak hanya terfokus pada analisis positivis-legalistik, melainkan juga disinergikan dengan analisis teoretis, asas hukum acara, kajian empiris, dan praktik huku…
Buku ini terdiri dari 8 Bab. Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Hukum dalam arti tata hukum;Bab 3 Sistem hukum;Bab 4 Hukum tata negara dan hukum administrasi negara; Bab 5 Hukum perdata; Bab 6 Hukum pidana; Bab 7 Hukum acara; Bab 8 Hukum internasional.
Buku ini menjelaskan bahwa Dasar Perekonomian Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang merupakan mandat konstitusi dalam implementasinya telah disimpangi. Penyimpangan terhadap mandat konstitusi dibuktikan dengan 20 (dua puluh) peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makin kapitalistik menjauh dari paham kebersamaan dan asas kekeluargaan d…
Pasca reformasi konstitusi (1999-2002), perubahan lembaga negara benar-benar menjadi “mata air” yang tidak pernah kering untuk terus ditimba para peminat dan pengkaji hukum tata negara. Dibandingkan buku-buku lain dengan tema serupa yang berasal dari hasil olah pikir para pakar dan pengkaji hukum tata negara, buku ini berupaya mengambil dan menambahkan sisi lain yang acapkali diabaikan seba…
Buku ini menelisik konsep kebebasan pembentuk undang-undang yang dituangkan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, sekaligus melakukan kritik terhadap konsep dimaksud. Tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan konsep ideal mengenai kebebasan pembentuk undang-undang serta menemukan parameter uji konstitusionalitas yang mampu membatasi kebebasan demikian.
Konflik berulang antara lain disebabkan panjangnya antrian regenerasi di Golkar. Regenerasi seolah mampat. Golkar Diharapkan jadi role model rumah persemaian kader calon pemimpin. Karena itu, Golkar harus mampu menciptakan kontestasi/kompetisi dengan memberikan peluang dan akses yang sama untuk kader-kader terbaik.
Buku ini menguraikan tentang sejarah peradilan di Indonesia sejak tahun 1942. Hal ini berarti dimulai sejak Bangsa Indonesia belum merdeka, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Dilanjutkan pada masa Indonesia merdeka, yaitu pada masa sesudah proklamasi sampai masa sesudah tahun 1959. Melihat sejarahnya, peradilan di Indonesia sudah dimulai sejak lama. Dimana sistem peradilan ini akan selalu me…
Tidak dapat dibantah, Indonesia merupakan sebuah negeri dengan penduduk miskin yang masih banyak. Keadaan ini diakibatkan sistem ekonomi yang tidak memungkinkan distribusi kue pembangunan secara merata. Pusat-pusat ekonomi dikuasai oleh sekelompok elite tertentu, sedangkan mayoritas rakyat menjadi penggembira saja. Lebih parah lagi, kekuatan-kekuatan kapitalis asing dengan leluasa membenamkan t…
Buku ini mencoba menyajikan analisis bagaimana perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat itu sebenarnya tidak ada, bahkan pemerintah cenderung melakukan marjinalisasi keberadaan masyarakat hukum adat, yang berarti bertentangan dengan perintah konstitusi. Sebagai saran (solusi), buku ini memuat bagaimana negara seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, khususn…
Arbitrase syariah yang juga disebut arbitrase Islam merupakan bentuk arbitrase yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di Indonesia, keberadaan arbitrase syariah diakui bersama dengan arbitrase non syariah, dan tidak semua negara memiliki kedua institusi arbitrase ini secara berdampingan. Meski fitur arbitrase syariah memiiki kesamaan dengan arbitrase non syariah, namun karakteristi…
Perjalan sejarah bangsa kita menunjukkan fakta bahwa sistem politik kita selalu berubah melalui proses eksperimentasi yang belum selesai. Belum ada satu sistem pun yang dianggap sebagai sistem yang sejalan dengan ideologi negara, Pancasila. Setiap sistem selalu dikeritik dan diganti untuk kemudian dikeritik lagi. Buku ini merupakan evaluasi, kritik, dan tawaran solusi untuk sistem politik yang …
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, telah menggerakkan elemen masyarakat untuk menuntut reformasi dalam semua bidang kehidupan. Perubahan yang signifikan ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto, setelah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Reformasi yang kita lakukan memang tidak hanya mencakup aspek politik tetapi juga ekonomi. Secara teoritis, perubahan polit…
Isi buku ini mencakup 11 tulisan pilihan yang terfokus pada masalah politik hukum dari sekitar 60 tulisan yang pernah dipresentasikan atau dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah.
Buku ini mengemukakan preskripsi sebagai solusi dari masalah hukum yang timbul dari sistem sita aset yang selama ini diterapkan untuk kepentingan pengembalian aset. Dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, sita aset berbasis nilai lebih prospektif diterapkan karena selain tidak perlu membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidananya.