Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang ses…
Buku materi ajar ini membahas mengenai landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perunda…
Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain seperti Hukum Acara Pidana dan Perdata. Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat confentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingannya satu sama lai…
Buku ini adalah rentetan pemikiran yang berantai dari filosofis teoretik ke praktik aktual tentang perundang-undangan di Indonesia, yang selama ini belum ada Communis opinio doctorum, sehingga belum tercipta kesatuan pandang tentang struktur, materi dan juga terminologi yang mencakup dalam ilmu dan pengetahuan perundang-undangan.
Buku ini diberi judul Dinamika Perundang-undangan di Indonesia dikarenakan dalam buku tersebut perkembangan dan pergantian berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan berbagai pandangan dalam bidang legislasi. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu negara hukum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi…
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambalang, antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas,tahap persiapan,tahap penyusunan RUU,tahap perumusan,tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR,sampai tahap pengesahan,pengundangan,dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
UU Nomor 29 Tahun 2000, Buku I dan II
Berdasarkan perspektif hukum, buku ini membahas mengenai: Problematika dan konsep kesejahteraan hakim dalam RUU tentang jabatan hakim;Monopoli dalam perspektif Undang-undang No.13 Tahun 2016 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Sedangkan dari perspektif ekonomi, dibahas mengenai urgensi pembentukan RUU tentang Sistem pengawasan intern pemerintah. Dari perspektif hukum yang menganalisa konsep kese…
Salah satu tugas badan legislasi DPR ialah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU dilakukan di tiga daerah, yaitu provinsi aceh, provinsi DI Yogyakarta, dan provinsi Kaliomantan Timur. Buku ini merupakan kajian dan dari bhasil peninjauan atas UU no. 12 thn. 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tentu belum memuat keseluruha…
Sejak adanya perubahan UUD1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ket…
This book correspondingly examines Islamic Constitutionalism which has taken off as a “rare” subject to be discussed in Indonesia in the last decade. Beside theorical approach, this book differs by offering a study of the consequences of Indonesian long journey for legal systems. It examines the role played by law, especially constitutional law, in the negotiation of the complex relationshi…
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1984. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280 (TR).
Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor kepelabuhan dalam perspektif persaingan usaha. Urgensi ketentuan anti strategic lawsuit against public participation dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Desa pasca rezim undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Provinsi Jambi.
Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 8 tulisan. Tulisan pertama mengupas tentang sejauh mana urgensi RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tulisan kedua membahas tentang pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang. Tulisan ketiga menelaah penerapan uji pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif menghada…
Keselurhan tulisan memuat 10 tulisan dengan judul: Implikasi putusan MK perkara No.93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan penanganan sengketa perbankan syariah;Pengawasan terhadap rumah sakit dalam pelayanan kesehatan berdasarkan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;Keberadaan bentuk usaha bersama dalam industri asuransi;Penegakan hukum sistem outsourcing di Indonesia;Tata kelola kelembagaan hulu…
Edisi kali ini menyajikan tujuh tulisan, pertama berjudul konsep pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua berjudul Multikulturalisme sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, berjudul Menggagas perubahan menyeluruh undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjadi u…
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 17 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 48 Tahun 1985 serta keppres Nomor 6 ,12, 36, 45, 46, 48, 58, 65, 66, 68, dan 78. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3281 - 3319 (TR).
UU Nomor 20 Tahun 1982
UU Nomor 6 Tahun 1996