Perubahan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik di Indonesia

Hak Milik atas tanah dapat diperoleh melalui proses perubahan hak dari Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu, hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA, yang menyatakan bahwa jangka waktu Hak Guna Bangunan ialah paling lama 30 tahun serta dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Oleh karena itu pemegang Hak Guna Bangunan harus memperpanjang jangka waktu atau memp…

Sembilan Jalan Pengusaha: Kisah dan Inspirasi Pengusaha Tangguh Indonesia

Anda mungkin memiliki keinginan kuat untuk memulai bisnis sendiri. Tetapi apakah anda sungguh yakin dengan jalan bisnis yang hendak anda pilih? Atau anda mungkin telah dan sedang mengelola bisnis anda sendiri. Tetapi setelah beberapa lama menjalaninya, anda tiba-tiba merasa tertampar dan kemudian sadar ternyata anda telah salah jalan dan tersesat dalam rimbunnya belantara persaingan bisnis.

Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis & P…

membahas tentang panduan komprehensif, sistematis, sekaligus aplikasi dalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah

Kebijakan Inovasi di Daerah: Dalam Tatanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 …

Buku kebijakan inovasi di daerah dalam tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002: konsep dan implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah menyoroti pelaksanaan kebijakan iptek dan industri di daerah. Dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah dijadikan bahan studi kasus penerapan Undang-undang Sisnas P3 Iptek dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis iptek di dua daerah tersebut. Salah…

Optimalisasi Layanan Website Perpustakaan Melalui Penyegaran Konten dan Pen…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Ilmu Perundang-Undangan : Teori dan Praktik di Indonesia

Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sangat tepat jika peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional. Sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum. Dengan kriteria-kriteria ini, maka per…