Buku ini adalah sebuah refleksi dan kristalisasi pemikiran yang merupakan panggilan keberpihakan terhadap upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Buku ini menganalisis dengan cermat profil kemiskinan di Indonesia dan selanjutnya sampai pada kesimpulan bahwa kemiskinan adalah fenomena pertanian dan perdesaan serta suatu masalah struktural yang memerangkap yang tak mudah diatasi, sehingga di…
Anda mungkin memiliki keinginan kuat untuk memulai bisnis sendiri. Tetapi apakah anda sungguh yakin dengan jalan bisnis yang hendak anda pilih? Atau anda mungkin telah dan sedang mengelola bisnis anda sendiri. Tetapi setelah beberapa lama menjalaninya, anda tiba-tiba merasa tertampar dan kemudian sadar ternyata anda telah salah jalan dan tersesat dalam rimbunnya belantara persaingan bisnis.
membahas tentang panduan komprehensif, sistematis, sekaligus aplikasi dalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah
Buku kebijakan inovasi di daerah dalam tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002: konsep dan implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah menyoroti pelaksanaan kebijakan iptek dan industri di daerah. Dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah dijadikan bahan studi kasus penerapan Undang-undang Sisnas P3 Iptek dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis iptek di dua daerah tersebut. Salah…
Metode perbandingan hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu menemukan jawaban yang tepat atas problem yang konkret ketika ada perbedaan sistem hukum di berbagai belahan dunia yang sebenarnya memiliki tujuan yang paling hakiki, yaitu memberikan ketertiban dan kedamaian kepada masyarakat di suatu negara, bahkan setiap negara. Perbandingan hukum bukanlah hukum atau ilmu hukum, seperti halnya hukum p…
Buku ini bercerita mengenai orang-orang hebat yang menawarkan solusi fresh sebagai jawaban atas krisis. Sebaliknya buku ini juga bercerita mengenai kesalahan yang membawa perusahaan jatuh ke jurang kegagalan. Sukses masa lalu tidak memberi jaminan perusahaan akan tetap bertahan di tengah krisis dan ketidakpastian.
Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sangat tepat jika peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional. Sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum. Dengan kriteria-kriteria ini, maka per…
menerangkan dimensi horisontal yang lebar dan pengkajian vertikal yang cukup dalam. buku ini juga merupakan hasil akumulasi pengalaman serta pengetahuan mengenai manajemen umum, kepemimpinan, analisis keputusan dan politik.