Anda mungkin memiliki keinginan kuat untuk memulai bisnis sendiri. Tetapi apakah anda sungguh yakin dengan jalan bisnis yang hendak anda pilih? Atau anda mungkin telah dan sedang mengelola bisnis anda sendiri. Tetapi setelah beberapa lama menjalaninya, anda tiba-tiba merasa tertampar dan kemudian sadar ternyata anda telah salah jalan dan tersesat dalam rimbunnya belantara persaingan bisnis.
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…
membahas tentang panduan komprehensif, sistematis, sekaligus aplikasi dalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah
Isu lingkungan bukan lagi merupakan suatu isu yang baru. Persoalan lingkungan semakin menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global dunia. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini dibutuhkan akuntansi lingkungan bagi perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan …
Buku kebijakan inovasi di daerah dalam tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002: konsep dan implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah menyoroti pelaksanaan kebijakan iptek dan industri di daerah. Dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah dijadikan bahan studi kasus penerapan Undang-undang Sisnas P3 Iptek dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis iptek di dua daerah tersebut. Salah…
Aksi perubahan yang diinisiasi oleh penulis berusaha menghadirkan peningkatan berupa akses jadwal dan pengajuan yang bisa dilakukan secara online, kapan saja dan dimana saja, serta penetapan aturan standar dan prosedur layanan sebagai payung hukum untuk menjamin penyelenggaraan layanan berjalan dengan baik.
Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sangat tepat jika peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional. Sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum. Dengan kriteria-kriteria ini, maka per…
memfokuskan bahasan pada keuangan jasa rumah sakit, ketika semua industri memiliki karakteristik individu tertentu jasa industri rumah sakit benar-benar hal yang unik.