Terbitan ini memuat peraturan-peraturan terkait bidang perasuransian seperti surat keputusan, surat edaran, serta peraturan pemerintah.
Buku ini memuat terutama Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 (UU No. 74 Tahun 1957; LN 1957/160) beserta memori penjelasannya (TLN 1957/1485).
Buku ini membahas Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan,, Pengadaan, dan Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Buku ini erisi berbagai peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang kebijaksanaan manajemen dari PNS. Kebijaksanaan manajemen pegawai PNS berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan pengankatan serta pemberhentian ataupun pemindahan pegawai juga…
Buku ini mengatur Kedudukan, Tugas, Sususuan Organisasi dan Tatat Kerja Depertemen Kabinet Pembangunan VII (1998-2003). Buku ini juga mencakup Peraturan yang mengatur Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perubahan Atas Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Perubahan Atas Jenjang Pangkat dan Tunjangan, serta Prosedur pengusulan, Penetapan, dan evaluasi Organisas…
Buku ini berisi tentang peraturan yang mengatur tata cara migrasi ke dalam dan ke luar negeri di Indonesia. Buku ini berisi berbagai aturan yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 mulai dari tata cara mengurus visa, izin masuk, dan izin kemigrasian hingga Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1995 Tentang Pembukaan Konsulat RI di Johor, Malaysia. Buku ini dibuat dengan maksud member…
buku ini dilengkapi dengan peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen tahun 2001. selain itu, buku ini juga berisi mengenai himpunan undang undang paten dan merek khususnya yang terbit dari tahun 1992-1997
buku ini dilengkapi dengan pembahasan mengenai pembagian hasil penerimaan PPh pasal 12 antara Pemberintah pusat dan pemerintah daerah juga keputusan menteri dalam negeri tentang lembaran daerah dan berita daerah. selebihnya dalam buku ini berisi mengenai kumpulan peraturan perundangan mengenai pajak dan retribusi daerah
buku ini merupakan kumpulan segala topik yang berhubungan dengan pendidikan politik generasi muda, mulai dari kumpulan keputusan presiden RI mengenai topik tersebut serta juga bada pidato dan ceramah para tokoh politik seperti menteri dan tenaga ahli mengenai kepemudaan dan pendidikan politik
"Buku ini menjelaskan tentang Undang-Undang Provinsi di Belanda. Sudah cukup lama penulis sadar bahwa tidak ada tinjauan sistematis tentang ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Provinsi. Hal tersebut menggerakkan hati penulis untuk membuat buku yang isinya sebuah seruan untuk menjelaskan dan mengkritik. Buku ini memiliki karakter yang agak campuran: sebagian kompilasi, sebagian kritis, sebag…
Buku ini membahas tentang paket pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977, Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Surat Edaran Menetri Kehakiman dan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. …
Buku ini merupakan buku kelanjutan dari jilid I yang berjudul Sumber-Sumber Hukum Jilid I. Pada buku jilid kedua ini, berisikan tentang ketentuan mengenai Hukum Adat, Hukum Kebiasaan, Traktat, Jurisprudensi, Doktrina, Sumber-Sumber Hukum Madi, Badan Pembuat Hukum, Cara=cara dalam melakukan pemilihan dalam suatu forum, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Badan Legislatif.
Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…
Penulis dengan buku ini menawarkan kepada pembaca ringkasan singkat dari peraturan Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk Pegawai Negeri Sipil) yang tertunda. Lebih tepatnya upah berbagai kategori staf pengajar dipertimbangkan. Di satu sisi terdapat pula kesempatan untuk menekankan sejumlah poin yang penulis harap dalam pembahasan masalah ini di Dewan Rakya…
Buku ini berisi kumpulan peraturan untuk eksekusi Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk Pegawai Negeri Sipil). Sebagaimana diketahui, baik Pegawai Negeri Sipil maupun aparat negara sering mengalami kesulitan dalam penerapan ketentuan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk…
Dalam buku ini berisi dokumen tentang peraturan pensiun pegawai sipil Belanda di Hindia Belanda. Dewan Delegasi Asosiasi yang telah terhubung dengan perjanjian kita memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan pensiun dan pensiun pejabat Hindia Belanda. Tindakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pemerintah. Langkah pertama untuk memulai tindakan tersebut yaitu deng…
Buku ini memuat mengenai peraturan perpajakan Indonesia pada tahun 1999. Isinya merupakan kumpulan peraturan pajak tentang ketentuan umum perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn. BM.). Adapun peraturan perpajakan yang dimaksud merupakan himpunan dari peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputus…
Buku ini memuat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 1978-1983. Buku ini menjadi memorial dari masa kepresidenan Soeharto serta memuat berbagai dokumentasi peristiwa yang terjadi pada masa itu. Buku ini juga memberikan penjelasan ideologis tentang makna Republik Indonesia, lambang negara, falsafah, hingga undang-undang yang yang memuat tentang berbagai aturan badan legi…
Buku ini berisi tentang himpunan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kepegawaian khususnya pegawai negeri sipil, yang dilengkapi dengan beberapa keputusan presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja nasional, keputusan presiden tentang badan kesejahteraan nasional, serta keputusan presiden tentang keluarga berencana.
Buku ini dihimpun oleh Konsultan Pajak Drs. Gunawan, Prijohandojo, Utomo & CO. dan Arthur Andersen & CO. yang memuat diantaranya ketentuan umum dan tata cara perpajakan, beberapa peraturan pemerintah seperti PP Nomor 42 Tahun 1994 tentang pencabutan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaina surat pemberi…
Buku ini berisi tentang peraturan pemerintah tentang pemilikan dan pendaftaran tanah. Juga dilengkapi sejumlah peraturan tertulis lainnya seperti, Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Oleh Bank Umum Untuk Pembiayaan dan atau Pengolahan Tanah, serta peraturan pemerintah tentang; pajak daerah, …