This book correspondingly examines Islamic Constitutionalism which has taken off as a “rare” subject to be discussed in Indonesia in the last decade. Beside theorical approach, this book differs by offering a study of the consequences of Indonesian long journey for legal systems. It examines the role played by law, especially constitutional law, in the negotiation of the complex relationshi…
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1984. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280 (TR).
Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor kepelabuhan dalam perspektif persaingan usaha. Urgensi ketentuan anti strategic lawsuit against public participation dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Desa pasca rezim undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Provinsi Jambi.
Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 8 tulisan. Tulisan pertama mengupas tentang sejauh mana urgensi RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tulisan kedua membahas tentang pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang. Tulisan ketiga menelaah penerapan uji pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif menghada…
Keselurhan tulisan memuat 10 tulisan dengan judul: Implikasi putusan MK perkara No.93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan penanganan sengketa perbankan syariah;Pengawasan terhadap rumah sakit dalam pelayanan kesehatan berdasarkan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;Keberadaan bentuk usaha bersama dalam industri asuransi;Penegakan hukum sistem outsourcing di Indonesia;Tata kelola kelembagaan hulu…
Edisi kali ini menyajikan tujuh tulisan, pertama berjudul konsep pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua berjudul Multikulturalisme sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, berjudul Menggagas perubahan menyeluruh undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjadi u…
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 17 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 48 Tahun 1985 serta keppres Nomor 6 ,12, 36, 45, 46, 48, 58, 65, 66, 68, dan 78. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3281 - 3319 (TR).
UU Nomor 20 Tahun 1982
UU Nomor 6 Tahun 1996
Buku penunjuk peraturan perundang-undangan ini disusun berdasarkan abjad yang dihimpun dari kata pokok yang ada pada judul dari UUD 1945,Ketetapan MPR,Undang-undang,Perpu,Undang-undang Darurat,Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden serta peraturan perundang-undangan tingkat pusat lainnya sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2000.
Berisi batasan definisi istilah-istilah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kamus istilah ini dapat membantu dalam usaha pengembangan bahasa hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia ke arah yang pasti dan lebih mudah difahami oleh masyarakat.
UU Nomor 2 Tahun 1986, Buku I dan II
UU Nomor 9 Tahun 1995, Buku I dan II
UU Nomor 14 Tahun 1992, Buku I dan II
UU Nomor 32 Tahun 2009, Buku I, II dan III
UU Nomor 42 Tahun 2008, Buku I, II, III dan IV
UU Nomor 4 Tahun 2009, Buku I, II, III, IV, V dan VI
UU Nomor 12 Tahun 1995