Sumber-Sumber Hukum II

Buku ini merupakan buku kelanjutan dari jilid I yang berjudul Sumber-Sumber Hukum Jilid I. Pada buku jilid kedua ini, berisikan tentang ketentuan mengenai Hukum Adat, Hukum Kebiasaan, Traktat, Jurisprudensi, Doktrina, Sumber-Sumber Hukum Madi, Badan Pembuat Hukum, Cara=cara dalam melakukan pemilihan dalam suatu forum, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Badan Legislatif.

Verordeningen op de Bedrijven e.d. In De Gemeente Batavia

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…

De Ontwerp-B.B.L. 1938

Penulis dengan buku ini menawarkan kepada pembaca ringkasan singkat dari peraturan Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk Pegawai Negeri Sipil) yang tertunda. Lebih tepatnya upah berbagai kategori staf pengajar dipertimbangkan. Di satu sisi terdapat pula kesempatan untuk menekankan sejumlah poin yang penulis harap dalam pembahasan masalah ini di Dewan Rakya…

Verzameling van Voorschriften tot Uitvoering van De B.B.L. 1925/28

Buku ini berisi kumpulan peraturan untuk eksekusi Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk Pegawai Negeri Sipil). Sebagaimana diketahui, baik Pegawai Negeri Sipil maupun aparat negara sering mengalami kesulitan dalam penerapan ketentuan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk…

Onze Pensionen

Dalam buku ini berisi dokumen tentang peraturan pensiun pegawai sipil Belanda di Hindia Belanda. Dewan Delegasi Asosiasi yang telah terhubung dengan perjanjian kita memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan pensiun dan pensiun pejabat Hindia Belanda. Tindakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pemerintah. Langkah pertama untuk memulai tindakan tersebut yaitu deng…

Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan Juli '99 - Des '99

Buku ini memuat mengenai peraturan perpajakan Indonesia pada tahun 1999. Isinya merupakan kumpulan peraturan pajak tentang ketentuan umum perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn. BM.). Adapun peraturan perpajakan yang dimaksud merupakan himpunan dari peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputus…

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1978-1983

Buku ini memuat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 1978-1983. Buku ini menjadi memorial dari masa kepresidenan Soeharto serta memuat berbagai dokumentasi peristiwa yang terjadi pada masa itu. Buku ini juga memberikan penjelasan ideologis tentang makna Republik Indonesia, lambang negara, falsafah, hingga undang-undang yang yang memuat tentang berbagai aturan badan legi…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pegawai Negeri Sipil

Buku ini berisi tentang himpunan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kepegawaian khususnya pegawai negeri sipil, yang dilengkapi dengan beberapa keputusan presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja nasional, keputusan presiden tentang badan kesejahteraan nasional, serta keputusan presiden tentang keluarga berencana.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 1995

Buku ini dihimpun oleh Konsultan Pajak Drs. Gunawan, Prijohandojo, Utomo & CO. dan Arthur Andersen & CO. yang memuat diantaranya ketentuan umum dan tata cara perpajakan, beberapa peraturan pemerintah seperti PP Nomor 42 Tahun 1994 tentang pencabutan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaina surat pemberi…

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Buku ini berisi tentang peraturan pemerintah tentang pemilikan dan pendaftaran tanah. Juga dilengkapi sejumlah peraturan tertulis lainnya seperti, Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Oleh Bank Umum Untuk Pembiayaan dan atau Pengolahan Tanah, serta peraturan pemerintah tentang; pajak daerah, …

Komentar atas Undang undang merk baru 1992 dan peraturan peraturan pelaksanaa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-495-9

Deskripsi Fisik

266 hlm. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.758 SUD k

Pemilikan Saham-Saham Perusahaan Melalui ; Pasar Modal

Buku ini berisi kumpulan aturan yang mengatur tentang pasar modal. Sebagai upaya mendalami berbagai permasalahan mengenai pasar modal buku ini diterbitkan dengan langkah untuk memberikan edukasi mengenai beragam aturan dan ketentuan tengang pelaksanaan pembentukan pasar modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnyayang menyangkut pasar modal tersebut.

Himpunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakjat republik indonesia 194…

buku ini merupakan himpunan peraturan DPR ri yang isinya mengenai berbagai keputusan DPR sementara dan peraturan presiden dari tahun 1945 hingga 1971

Lima Undang-Undang Perpajakan 1997

Buku ini memuat paket lima undang-undang perpajakan, yang mana berisi; Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesain Sengketa Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …

Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Perpajakan

Buku ini berisi tentang himpunan tindak lanjut peraturan perpajakan, yang mana memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan mengenai pajak penghasilan, serta aturan-aturan tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Buku ini memiliki tujuan agar para wajib pajak nantinya dapat mengetahui, mempelajari, serta memahami peraturan perpajajakan …

Tata cara pengurusan pembayaran pensiun dan santunan kecelakaan kerja : 1993

untuk lebih mempermudah pengurusan, memperoleh tabungan hari tua dan pensiun bagi Pegawai negeri sipil, pemerintah melimpahkan wewenang pembayaran pensiun kepada PT TASPEN. mengingat pentingnya bagaimana mengurus dan prosedur pengurusan pembayaran pensiun / hari tua bagi pegaawai negeri sipil dan ABRI.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelayanan dan informasi publik

dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.

Handleiding ter Uitvoering van De Dienstplichtwet

"Van Es dan Haringman membuat buku manual untuk pelaksanaan hukum wajib militer. Berlakunya Undang-Undang Wajib Militer pada tanggal 1 Maret 1922 membawa penyederhanaan besar dari undang-undang tentang wajib militer. Undang-undang ini menggantikan Hukum Milisi tahun 1912. Untuk alasan tersebut pencapaiannya disambut baik. Perbaikan kedua yang dibawa oleh Undang-Undang Wajib Militer adalah sedik…

Senate Manual : Containing the Standing Rules, Orders, Laws, and Resolutions …

Buku ini menjelaskan peran tanggung jawab dan aturan perundang-undangan Senat di Amerika Serikat. Komite Aturan Senat memiliki yurisdiksi atas manajemen internal Senat, serta tanggung jawab untuk membuat undang-undang yang menetapkan undang-undang pemilihan federal. Di bawah konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk memberhentikan seorang pejabat pemerintah, yang pada dasarny…

Tindak Lanjut : Pedoman Tata cara hak atas tanah tahun 2000

buku ini merupaan lanjutan dari buku pedoman tata cara hak atas tanah tahun 1999 yang pernah diterbitkan sebelumnya. maksud dan tujuan penerbit membuat buku ini yaitu berkeinginan untuk membantu kepada semua pihak yang bergerak dan menekuni serta terkait langsung di bidang pertanahan. sehingga tiap langkah kegiatannya selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah.…