Prodigy: jurnal perundang-undangan

Edisi kali ini menyajikan tujuh tulisan, pertama berjudul konsep pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua berjudul Multikulturalisme sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, berjudul Menggagas perubahan menyeluruh undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjadi u…

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 17 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 48 Tahun 1985 serta keppres Nomor 6 ,12, 36, 45, 46, 48, 58, 65, 66, 68, dan 78. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3281 - 3319 (TR).

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok …

UU Nomor 20 Tahun 1982

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia

UU Nomor 6 Tahun 1996

Petunjuk peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

301 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penunjuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 1945-2000

Buku penunjuk peraturan perundang-undangan ini disusun berdasarkan abjad yang dihimpun dari kata pokok yang ada pada judul dari UUD 1945,Ketetapan MPR,Undang-undang,Perpu,Undang-undang Darurat,Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden serta peraturan perundang-undangan tingkat pusat lainnya sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2000.

Kamus istilah menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998

Berisi batasan definisi istilah-istilah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kamus istilah ini dapat membantu dalam usaha pengembangan bahasa hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia ke arah yang pasti dan lebih mudah difahami oleh masyarakat.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan dan Kekuasaan Penga…

UU Nomor 2 Tahun 1986, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan Usaha Kecil

UU Nomor 9 Tahun 1995, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 14 Tahun 1992, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaa…

UU Nomor 32 Tahun 2009, Buku I, II dan III

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan…

UU Nomor 42 Tahun 2008, Buku I, II, III dan IV

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan dan Batubara

UU Nomor 4 Tahun 2009, Buku I, II, III, IV, V dan VI

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan

UU Nomor 12 Tahun 1995

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Pi…

UU Nomor 30 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Ele…

UU Nomor 11 Tahun 2008, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

UU Nomor 27 Tahun 2009, Buku I, II, III, IV, V, VI dan VII

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana…

UU Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 287 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-