/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 110" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"undang undang\"'" ]
Buku dengan judul “Ke-bijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa”, merupakan kajian lebih lanjut dari penulis, yang berangkat dari perso-alan-persoalan yang muncul selama mendalami masalah APBN. Dengan diter-bitkannya buku ini semoga akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan bahwa begitu besar persoalan yang dihadapi APBN yang belum terpecahkan…
Buku ini adalah edisi ke-9 dari Undang-Undang Negara Belanda & Undang-Undang Dasar. Revisi pada edisi ini mencakup penambahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan hasil amendemen pada tahun 1917 dan juga perubahan nomor-nomor pasal dari Undang-Undang sebelumnya yang dinilai tidak selaras, sehingga pada edisi ke-9, penomoran pasal kembali mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1887. Setiap awal bab…
Dengan adanya pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undng nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, tanpa merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga pada gilirannya pengusaan pasar bersangkutan terjadi secara kompetitif dan sehat
Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Materi yang dituangkan dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap teori dan konseptual, prinsip pokok UUPA, UUPPLH, UUTR, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdiri dari 5 Bab, meliputi Bab 1 berisi tentang Kebijakan Pembaruan Huku…
buku ini berisi kebudayaan yang ada dan berkembang di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat.
Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak bagi keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan
Reformasi yang mulai bergulir pada 1998 mengamanatkan amandemen UUD 1945. sejak itu, sudah mengalami perubahan dalam empat tahapan melalui Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002, dengan tetap mempertahankan keaslian Pembukaan UUD 19
Buku ini menguraikan telaah mengenai aspek-aspek kemetrologian yang harus di atur serta rancangan undang-undang kemetrologian sebagai calon pengganti Undang-Undang No.2 tahun1981
"Buku ini berisi tentang dasar-dasar dan praktik perusahaan asuransi. Pembahasan dalam buku ini memfokuskan pada pekerjaan dan administrasi dari makelar dan penyedia asuransi. Asuransi adalah perjanjian berdasarkan undang-undang di mana satu pihak bertanggung jawab terhadap premi atas kerugian, kerusakan, atau kurangnya manfaat yang diantisipasi yang mungkin diderita pihak lain karena terjadiny…
Buku ini memuat undang-undang pertanahan, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan presiden
Pengelolaan kearsipan selalu berkaitan dengan surat, warkat, record dan dokumen lainnya. Demi kelancaran administrasi, baik pada kantor pemrintah maupun swasta, baik kecil maupun besar, luas ataupun sempit, diperlukan adanya administrasi yang tertib dan menyeluruh.
Buku ini merupakan edisi revisi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga ada penambahan peraturan yaitu yang disahkan tahun 2002 - 2004. Namun dilengkapi dengan peraturan kepegawaian yang pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.