Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 14 Tahun 1992, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaa…

UU Nomor 32 Tahun 2009, Buku I, II dan III

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan…

UU Nomor 42 Tahun 2008, Buku I, II, III dan IV

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan dan Batubara

UU Nomor 4 Tahun 2009, Buku I, II, III, IV, V dan VI

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan

UU Nomor 12 Tahun 1995

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Pi…

UU Nomor 30 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Ele…

UU Nomor 11 Tahun 2008, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

UU Nomor 27 Tahun 2009, Buku I, II, III, IV, V, VI dan VII

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana…

UU Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 287 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Proses pembahasan rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pengadil…

UU Nomor 3 Tahun 1997

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kehutanan

UU Nomor 41 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Rakyat Terlatih

UU Nomor 56 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli d…

UU Nomor 5 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan

UU Nomor 7 Tahun 1992, Jilid I dan II

Problematika bahasa perundang-undangan

Makalah ini ingin mengetahui seberapa jauh penerapan kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata maupun penyusunan kalimat dalam produk perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Sampel yang digunakan dalam tahun 2009-2011, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif inferensial, yaitu metode yang berusaha memapar…

Sistim pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implikasinya…

Proses legislasi menjadi penting untuk dianalisa, karena hukum yang disahkan oleh parlemen tampaknya memiliki kesenjangan dalam implementasinya. Pers dan publik dapat memberikan kontribusi mereka dalam membuat proses legislasi yang lebih baik dan hukum yang dihasilkan lebih relevan. Subtances hukum dan mekanisme review ruu di parlemen sebagaimana diatur dalam peraturan prosedur juga harus diper…

Analisis Hubungan antara Kemampuan dan Kepemimpinan dengan Kinerja Anggota Ti…

Organisasi sebagai keseluruhan sistem dibentuk dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan anggota organisasi dan kepemimpinan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kinerja dengan kemampuan dan kepemimpinan dalam Tim Kerja Perancangan UU Sekretariat Jenderal DPR RI.

Landasan yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia

Legislasi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan hukum Indonesia, sebagai konsekuensi dari penerapan konsep Rechtstaats. Dalam konteks ini, sampai masalah-masalah saat ini masih ditemukan dalam bentuk dan subtansi hukum lama dan baru. Untuk itu, reformasi hukum di Indonesia harus disinkronkan dengan hukum dasar dan enactments lainnya.

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Di Tingkat III

UU Nomor 12 Tahun 1995, Buku II