Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya

Berisi Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya, undang -undang Bangunan Gedung, Undang-undang Larangan Praktek MOnopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kepetusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

78 hal. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1954 tentang Penetapan Undan…

Undang-undang ini disahkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1954 dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara nomor 154, Tambahan Lembaran Negara nomor 740. Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953 tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea. Dalam undang-undang ditetapkan, bahwa …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 115. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian Vb (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 111. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Dalam Negeri Bagian III terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 113. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran urusan penyelenggaraan keuangan dan perhitungan-perhitungannya mengenai perusahaan dan jawatanjawatan (pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan,…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 114. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian Va (kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1954 tentang Penetapan 'Und…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Mei 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 583. Undang-undang ini menetapkan keputusan Pemerintah dengan mempergunakan haknya termasuk pada pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat (Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1951) untuk memperpanjang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 116. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian VI (kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penetapan Undan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Pebruari 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 537. Undang-undang ini menetapkan keputusan Pemerintah, berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1951 tentang perubahan beberapa tarip bea masuk (Lembaran Negara …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Rep…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Januari 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 515. Undang-undang ini menetapkan bahwa Dana Moneter Internasional (selanjutnya dinamakan "Dana") dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (selanjutnya dinamakan "Bank") telah didirikan sesuai Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikat…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1954 tentang Penetapan Undan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Desember 1953 dalam Lembaran Negara Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 497. Undang-undang ini menyebutkan berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk (Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1953) d…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 1953 dalam Lembaran Negara Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 503. Undang-undang ini mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta tunjangan-tunjangan kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seyogianya diatur secara lain, dan Undang-undang No.10 tahun 195…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Per…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Mei 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 598. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan tentang perjanjian mengenai syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 112. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Keuangan Bagian IV terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 119. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian viii b (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda …

UU Nomor 20 Tahun 2009

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan ini membahas antara lain Undang-undang pertanahan, Perpu Pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Agraria/KBPN, Keputusan Menteri Agraria/KBPN, Surat edaran Menteri Agraria/KBPN.

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku ini memuat: Undang-undang pertanahan, Perpu pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keppres Pertanahan, Peraturan Menteri agraria/KBPN, Keputusan Menteri agraria/KBPN, Surat edaran Menteri agraria/KBPN, Intruksi Menteri agraria/KBPN

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepariwisataan

UU Nomor 9 Tahun 1990, Buku 1 dan 2