Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Urgensi Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan : Prosiding Semina…

Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 103 hal. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen…

Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS, Kedudukan, Tugas, serta fungsi PNS, Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri, sistem Rekruitmen Pegawai Negeri, Sistem Penggajian dan Penghargaan Pegawai Negeri, Sistem Karier pegawai negeri, Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri, dan Sistem Pemberhentian Pegawai Negeri, sert…

Undang-undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI No. 13 Tahun 2016 &…

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik.

Undang-undang Terorisme dan perubahannya (UU RI No. 5 Tahun 2018)

Dilengkapi dengan UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Terorisme menjadi undang-undang;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislastion: Reformasi di…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 8 No. 3 - September 2011 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan. Antara lain: Perjudian nyawa dan peradilan sesat tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi oleh A. Ahsin Thohari; Pekerja oursourcing dalam undang-undang ketengakerjaan oleh Nova Asmirawati; ktidakpastian hukum pengauran oursourcing dalam Undang-undang Nomor…

Jurnal legislasi Indonesia: Iklim penanaman modal di Indonesia

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 5 No. 2 - Juni 2008 membahas topik utama iklim penanaman modal di Indonesia; menampilkan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum, antara lain: Peranan hukum pasar modal dalam perkembangan ekonomi Indonesia oleh Indra Safitri; Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan iklim penanaman modal di Indonesia oleh …

Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan…

Sejak tahun 1883 berdasarkan Konvensi Paris (1967) yang merupakan cikal bakal pengaturan perlindungan hukum pelbagai kekayaan intelektual termasuk merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat terhadap kekayaan intelektual secara internasional. Dilatar belakangi oleh fungsi merek sebagai identifikasi asal atau sumber sehingga setiap peniruan terhadap merek terkenal barang dan jasa tidak sejen…

Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 85 tahun 2006 tentang Perubahan K…

peraturan presiden RI tentang perubahan keenam atas keputusan presiden RI no. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual HaKi Dilengkapi Dengan Penj…

Buku ini berisi tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dimana kita bisa mengenali batasan-batasan yang ditetapkan oleh kitab Undang-Undang HAKI seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasar masing-masing globalisasi perdagangan.

Himpunan Peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Buku ini merupakan himpunan peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). GNRM adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. GNRM difo…

Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia

Indonesia merupakan negara berdasar hukum, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan atau bersumber kepada UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangn harus mencerminkan atau merupakan penjabaran dari sistem dan asas sosial, politik, dan hukum yang ada dalam pembukaaan dan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 945

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+1506 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

12/2011

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+1506 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

12/2011

Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Siste…

Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …

Himpunan peraturan perundang-undangan: Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 P…

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang ses…

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara no. 109 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4130 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Paten. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk paten yang sepadan sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi. Disamping itu perlu adanya peruba…

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas

Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan negara inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Dissability melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disabilitas…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Info…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846, merupakan undang-undang yang membahas tentang Informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan dan atau penyelengg…