Lahirnya sertifikat hak atas tanah dalam kenyataannya belum dapat dikatakan dapat memberi jaminan kepastian hukum akan hak atas tanah yang dimiliki, karena ternyata hingga saat ini banyak sengketa sertifikat yang digugat di pengadilan bahkan sertifikat yang pernah diperkarakan di Pengadilan Umum (dalam perkara perdata) juga diperkarakan lagi di Pengadilan TUN. Buku ini berisi urgensi pembahasan…
dihimpun oleh: E. Soewandha Natanegaradan Karbini
Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.
Mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan menegnai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas dalam penafsiran, pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tanah, kekayaan alam, dan ruang di Indonesia. Buku ini juga menganalisi…
Mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan menegnai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas dalam penafsiran, pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tanah, kekayaan alam, dan ruang di Indonesia. Buku ini juga menganalisi…
Buku Hukum Agraria ini ditulis dengan bahasa yang lugas yang membahas secara komprehensif dan mendalam tentang hukum agraria dan hukum tanah, dengan penekanan khusus pada aspek konsep, doktrin, dan teori hukum dengan tetap menjaga bahasan tentang topi-topik mainstream di bidang hukum agraria. Topik-topik bahasannya meliputi teori kepemilikan tanah, konsep hak-hak atas tanah, sistem perolehan,…
Buku ini menawarkan alternatif pemikiran untuk memahami permasalahan pertanahan secara lebih komprehensif, meliputi perkembangan hukum pertanahan dan kebijakan pertanahan dalam berbagai dimensinya; reposisi hak atas tanah, hak ulayat, dan hak pengelolaan; dan isu-isu dalam perolehan tanah oleh pemerintah.
Buku ini mengupas mengenai kebijakan-kebijakan pertanahan yang ada di Indonesia sebagai sarana untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Buku ini disusun dengan dasar Rencana Pembelajaran Semester, Satuan Acara Perkuliahan serta Kontrak Pembelajaran matakuliah Politik Hukum Pertanahan di Fakultas Hukum. Karenanya buku i…
Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice).
Reformasi Agraria sebagai dasar pembangunan merupakan keniscayaan (imperative) justru di tengah situasi berbagai krisis yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Reformasi Agraria bukan lagi semata-mata agenda pemerintah, bukan hanya agendanya perjuangan rakyat, tetapi harus menjadi agendanya seluruh bangsa
membahas tentang peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan (agraria)
Buku ini memuat mengenai pandagan-pandangan umum tentang azas-azas hukum agraria antargolongan. Buku ini memuat pula capita selecta, tentang berbagai masalah dan bangunan hukum antargolongan berkenaan dengan tanah. Sebagian dari isinya pernah dikuliahkan atau merupakan saduran dari karangan-karangan yang telah diterbitkan penerbit dalam majalah hukum.
Di Indonesia dewasa ini, di hadapan kenyataan bahwa selama 20 tahun terakhir ini merebak konflik agraria dimana-mana, toh belum juga banyak jumlah para pakar atau elite nasional kita yang serius menaruh perhatian atas permasalahan agraria.
Buku ini berisi tentang hukum adat pertanahan yang merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian dibidang ilmu hukum. bertitik tlak dari dua sistem hukum menurut cara pandang yang konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Substansi penting buku kajian Hukum Pertanahan Adat ini sagat komprehensif, mengingat langkanya referensi tentang hukum pertanahan ad…