Hukum Pasar Modal di Indonesia: Dalam Perkembangan

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal berperan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal merupakan salah satu sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari …

Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)

Buku ini terkait dengan pemahaman perlindungan sesuai domain kreasi intelektual. Landasan teoritis dan praktis tentang perlindungan HKI serta analisis filosofis dan teologis tentang batas-batas perlindungan hak eksklusif HKI dan batas hukum persaingan. Analisis dan pembahasan buku ini berdasarkan prinsip keseimbangan yakni keadilan sebagai kejujuran. Hal ini mengingat berbagai aspek dan kepenti…

Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Buku ini menjelaskan perbandingan taflis dengan pailit sehingga memudahkan bagi para penegak hukum melakukan treatment terhadap perkara kepailitan (taflis) menurut hukum Islam dan juga menjelaskan posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Exchange Trade Fund di Indonesia

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan antara reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada umumnya dengan Exchange Traded Fund (ETF), sebagai salah satu efek yang dapat diperdagangkan dan menjadi alternatif investasi di bursa efek di Indonesia, dengan segala pengertian, proses penerbitan, aspek hukum, dan khususnya hak-hak dan kewajiban-k…

Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan hubungan hokum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitor dan kreditor. Ia menjadi bentuk jaminan yang unik, karena yang dijadikan dasar adalah kepercayaan, bukan pemindahan hak milik seperti pada jaminan dalam bentuk gadai. Meskipun sudah ada sejak jaman Romawi, namun fidusia baru ditetapkan secara hokum dalam UU No. 42 tahun 1999.

Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan

Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, terutama pembangunan dalam bidang ekonomi, maka peranan bank dalam masyarakat meningkat dengan pesat, khususnya peranan bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit kepada para pengusaha. Dalam suasana seperti itu tidak terelakkan lagi bahwa perhatian orang terhadap hukum yang mengatur hak-hak jaminan meningkat pula.

Asas-asas Hukum Pidana Korporasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-588-0

Deskripsi Fisik

xii, 315 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.066 ALI a

Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) dalam Hukum Perdata

Banyaknya kerancuan yang muncul dalam praktik hukum dan juga dalam pembelajaran hukum perdata telah menimbulkan banyak kesulitan dalam memahami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berhubungan dengan pemahaman mengenai prinsip keterbukaan dalam Hukum Perdata. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai konsep hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum…

Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif

Buku ini mengupas tuntas berbagai macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru yang dibawa serta oleh Undang-Undang Pasar Modal ke Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pasar Modal telah ada sejak tahun 1995 dan telah berlaku sejak tanggal disahkannya, pemahaman aspek hukum atas macam-macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru tersebut masih sangat kurang sehingga berbagai macam perso…

Multi finance : sewa guna usaha anjak piutang pembiayaan konsumen

2 eks

Segi hukum dana pensiun

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3654-86-4

Deskripsi Fisik

xii, 414 hal. ; 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.012 52 WAH s

Beberapa permasalahan hukum dan medik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-617-X

Deskripsi Fisik

xii, 186 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 KOE b

Hukum Narkoba Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-427-0

Deskripsi Fisik

xiii, 437 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.044 63 SUP h

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi

Buku edisi revisi ini adalah edisi penyempurnaan struktur bahasan dan penambahan berbagai materi. Buku ini secara luas memberikan pemahaman mengenai: sejarah hukum perburuhan yang lahir terkait erat dengan Revolusi Industri, era Perbudakan di zaman Hindia Belanda, hingga era Kemerdekaan dengan berbagai produk hukumnya untuk melindungi buruh; hubungan kerja yang mencakup para pihak dalam hukum k…

Masalah perlindungan anak

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

979-8035-23-2

Deskripsi Fisik

x, 296 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.017 GOS m

Aspek hukum pembiayaan proyek infrastruktur dengan model bot

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3988-28-3

Deskripsi Fisik

xxiv, 167 hlm. ;19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 ASP

Politik hukum dalam undang-undang narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)

Buku ini terdiri dari 10 Bab diantaranya membahas tentang kebijakan pengaturan narkotika di Indonesia;Instrumen hukum internasional tentang narkotika&psikotropika;Tinjauan politik hukum pidana tentang narkotika;Tindak pidana narkotika transnasional dan terorganisasi;Pengaturan perizinan di bidang narkotika;Kejahatan korporasi dibidang narkotika; Asas legalitas dan ajaran sifat melawan hukum dal…

Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara

Tanah negara merupakan entitas tanah yang melahirkan banyak persoalan sejak zaman kolonial. Mulai dari silih pendapat dalam menentukan tanah-tanah yang diklasifikasikansebagai tanah negara, hingga otoritas yang berwenang dalam penguasaannya merupakan persoalan yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Buku ini secara ringkas mendalami kompleksitas persoalan tersebut dengan menggunakan pen…

Hakim anak di Indonesia: siapa dan bagaiman figur idealnya pada masa depan

Buku ini menjelaskan tetang hakim anak. Hakim anak adalah tokoh sentral dalam system peradilan pidana anak. Jika hakim anak tidak berkualitas, sangat pantas jika putusannya dapat menyesatkan anak. Oleh karena itu hakim anak harus yang berkualitas dan harus profesional. Sudah waktunya ada pembaruan ketentuan hukum yang mengatur hakim anak baik secara subtantif maupun administratif.

Indigenous rights and United Nations standards

The debate on indigenous rights has revealed some serious difficulties for current international law, posed mainly by different understandings of important concepts. This book explores the extent to which indigenous claims, as recorded in the United Nations fora, can be accommodated by current international law.