Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568, merupakan undang-undang mengenai MD3. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan…
Dalam pembahasan skripsi ini, cakupannya meliputi kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang didapat dari UUD 1945, serta prosedur pengujian yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang khususnya dalam uji mate…
Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 1958 rapat ke-188 s/d 198 dengan agenda ruu tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda dan uu pokok agraria. ruu tentang perpanjangan keadaan bahaya. ruu tentang perpanjangan jangka waktu keadaan perang. surat2 masuk ruu tentang perubahan pasal2 uu pokok Bank Indonesia. dan uparaca penerimaan presiden Republik India P.J.M.Dr…
Himpunan risalah DPR RI masa persidangan IV jilid 3 tahun 1971/1972 rapat ke- 29 s/d 30 mengenai progress report dari masing2 komisi setelah laporan penindjauan disampaikan ke-pleno tanggal 10 s/d 16 Mei 1972. Melandjutkan atjara progress report dari masing2 komisi. dan Pidato penutupan masa persidangan ke-IV tahun sidang 1971-1972.
Himpunan risalah sementara DPR RI masa sidang III tahun sidang 1960 rapat ke-34 s/d 46 membicarakan usul2 perubahan atcara rapat2 DPR RI tanggal 4 Januari 1960. RUU tentang mengenai pajak2, bea-bea, tjukai-tjukai
Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan I tahun sidang 1979 rapat ke-5 dengan agenda pembicaraan tk.I (ket. pemerintah) atas RUU tentang perubahan uu no.15 tahun 1969 tentang pemilihan umu anggota2 badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan uu no.4 tahun 1975. pembicaraan tk.I (keterangan pemerintah) atas ruu tentang hukum acara pidana. lapo…
Ditinjau dari segi peran antara DPR dan Pers memiliki hal komplementer, terutama yaitu berkenaan dengan upaya pengawasan yang mengarah pada kepentingan rakyat banyak. Kedua institusi tersebut senantiasa dituntut untuk membela pihak yang lemah, yang tertindas dan sebaginya. Memang di satu sisi harus diakui dalam menjalankan peranan itu baik pers maupun DPR dihadapkan pada suatu kenyataan yang su…
Buku ini mengupas kinerja lembaga-lembaga MPR,DPR,DPD dan DPRD. Para anggota MPR,DPR,DPD dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu, maka lembaga-lembaga tersebut sejatinya adalah wakil-wakil rakyat dan kepanjangan tangan rakyat dalam pengelolaan negaranya. Benarkan kinerja MPR,DPR,DPD dan DPRD selama satu masa jabatannya tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda mewakili, dan martabat serta kese…
Buku panduan DPD RI ini merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka mensosialisasikan peran dan fungsi yang sebenar-benarnya kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya masyarakat serta daerahlah yang akan menilai sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab yang diemban telah dilaksanakan oleh wakil-wakil mereka di tingkat pusat. Penyampaian informasi secara tepat dan benar akan meningkatkan rasa m…