Konsep parlemen bikameral dalam sejarah politik ktatanegaraan di Indonesia kerap berataut atau dikaitkan dengan negara federal. Sebuah simplikasi dan penyesatan tak terampunkan karena dalam realitas historisnya sebuah negara yang menerapkan parlemen bikameral secara utuh tak serta merta harus berbentuk federal.
mengenai konvensi PBB tentang hukum di laut yang telah disetujui, beberapa bagian-bagian penting dari konvensi hukum di laut adalah daerah yang berhubungan dengan hydrografi
Buku panduan DPD RI ini merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka mensosialisasikan peran dan fungsi yang sebenar-benarnya kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya masyarakat serta daerahlah yang akan menilai sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab yang diemban telah dilaksanakan oleh wakil-wakil mereka di tingkat pusat. Penyampaian informasi secara tepat dan benar akan meningkatkan rasa m…