Praktik hukum acara mahkamah konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-372-172-1

Deskripsi Fisik

xxvi, hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum & peradilan konstitusi Indonesia : sebuah kajian teori dan praktik huku…

Buku ini berisi mengacu pada hukum acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan MK (PMK), serta diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi dan praktik, Didalamnya tidak hanya berisi uraian normatif yang didahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalaman komparatif. Dalam penggambaran hukum acara juga diuraikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam praktik per…

Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik I…

Melalui buku ini penulis menyajikan pemaparan yang tuntas dengan pendekatan kasus dan perbandingan dengan Uganda, Bolivia, Indoa dan Amerika Serikat. Kiranya buku ini menambah khazanah pengetahuan dan menjadi pegangan para pengambil kebijakan serta bacaan para kaum akademisi.

Memperkuat komisi yudisial dalam menjaga integritas wakil Tuhan

Sebagai sebuah lembaga yang pendiriannya didasarkan konstitusi, harus diakui, Komisi Yudisial mengalami begitu banyak persoalan. Selain kewenangannya yang dipangkas melalui uji maeri perundang-undangan, keberdaan Komisi Yudisial juga tidak jarang ditolak karena dianggap mengintervensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Posisi yang terpusat di Ibukota Jakarta juga menjadi halangan tersendiri dalam…

Panduan Berbicara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (…

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-623-218-489-3

Deskripsi Fisik

xviii, 148 hlm 14 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

De Zes Regerings-Reglementen van Nederlndsch Indië van 1815, 1818, 1827, 183…

Buku ini merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1815, 1818, 1827, 1830, 1836, dan1854. Kata Pengantar: “Tidak ada yang meragukan kebenaran bahwa pengetahuan tentang hukum sebelumnya merupakan hal yang berguna dan diperlukan untuk penjelasan dan pemahaman yang benar tentang hal-hal berikut yang akan datang. Kebenaran ini berlaku khususnya pada Per…

Peradilan konstitusi : perbandingan kelembagaan dan kewenangan konstituional …

Karya akademis ini disusun oleh penulis yang terlibat langsung di dalam perjalanan Mahkaman Konstitusi Indonesia dan Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), sehingga memiliki prespektif tajam terhadap substansi pembahasannya. Buku ini wajib dijadikan sebagai bku pedoman tidak saja oleh para praktisi dan pemerhati hukum, namun juga bagi para dosen dan mahas…

Handelingenvan den Volksraad over de Grondwetsherziening van 1922 betreffende…

Buku ini adalah Prosiding Volksraad tentang revisi konstitusi tahun 1922 tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan bagian-bagian wilayah. Terdapat beberapa bagian sebenarnya, dan ini adalah bagian pertama. Pada tahun 1930, Dewan Royal Institute for Linguistics, Land and Ethnology Hindia Belanda mendekati Menteri Koloni dengan permintaan kerjasama dengan penerbitan dokumen resmi, yang pada reali…

Grondwetsherziening 1917 en 1922

Berikut beberapa hal yang dibahas dalam buku ini. Pasal 1 Signifikansi artikel ini sejak 1848 (p. 1). Penggantian "kata-kata« koloni dan kepemilikan> dengan daftar nominatif (h. 2). Meskipun perubahan tersebut sejalan dengan maksud bahwa Pasal 1 telah bermakna sejak tahun 1848, pasal tersebut bisa saja sudah tidak berlaku lagi, terlebih lagi karena amandemen tidak menyelesaikan pertanyaan lama…

Wet op De Staatsinrichting van Ned. Indië Vergeleken met Het Ned.Indisch Reg…

Buku ini berisi tentang perbandingan Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Pada pendahuluan buku ini dijelaskan bahwa banyk orang yang kesulitan untuk mempelajari Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda dan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda karena penamaan dan urutan pasal yang berubah setelah diame…

Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie Provincie Ordonnantie en Re…

Buku ini berisikan empat bagian besar yaitu Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda (ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926), Ketentuan Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda yang belum berlaku, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten. Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda terdiri dari dua belas bagian. Ketentuan Undang-Undang tentang Kons…

Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie Vergeleken met het N.-Indis…

Buku ini berisi tentang Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Terdapat pasal-pasal Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang terdiri dari dua belas bagian dan satu ketentuan akhir. Kemudian, Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari sebelas bagian dan satu ketent…

Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …

Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2018.

American Constitutional Development

"Buku ini merupakan catatan sejarah dari operasi pemerintah nasional di bawah konstitusi Amerika Serikat, dan didasarkan pada pandangan yang benar bahwa ""keputusan yudisial saja memberikan dasar yang tidak memadai untuk memahami perkembangan konstitusional"". Ini berkaitan dengan secara substansial semua keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menafsirkan konstitusi, dan membahas juga ma…

The Growth of American Constitutional Law

"Buku ini berbicara tentang penjelasan singkat tentang kerja Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mengesahkan konstitusionalitas undang-undang. Lembaga judicial review legislasi tampaknya sudah lama memiliki pemahaman untuk memahami jalannya sejarah Amerika atau karakter kehidupan politik Amerika. Ini adalah ciri sejarah Amerika yang lebih khas daripada, misalnya pergerakan perbatasan, atau imi…

Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht

Kurangnya sistematika mengenai siapa yang secara resmi ditugaskan untuk mengajar hukum konstitusional Hindia-Belanda yang pasti - yang dengan demikian biasanya menjelaskan, menerangkan dan menegaskan bahwa bagian dari hukum yang 'berlaku saat ini', cepat atau lambat merasa dihadapkan dengan pertanyaan, di mana sebenarnya terletak karakter ilmiah perusahaan yang dipercayakan kepadanya. penggamba…

Wet en Algemeene Maatregel van Bestuur in Het Nederlandsche Staatsrecht

"Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas, buku ini berjudul Hukum dan Administrasi Umum dalam Konstitusi Belanda. Menurut penulis, perlu diperjelas kembali bagaimana hukum administrasi umum yang berlaku secara konstitusional di Belanda. Pendapat tersebut dapat dijelaskan atas dasar pertarungan yang telah diperjuangkan terhadap Belanda mengenai hubungan antara hukum dan adminis…

Wetten en Verordeningen betreffende het Staatsrecht van Nederlandsch-Indie

Kumpulan ini dimaksudkan agar teks-teks utama, yang di tempat lain dan sulit ditemukan, dapat diakses kembali oleh semua yang terlibat dalam studi Hukum Konstitusi India. Regulasi (Perusahaan Percetakan Nasional Batavia 1939). Untuk menghemat kertas dan biaya, peraturan, yang juga muncul di Engelbrechts, Nederlandsch Indian Laws ", berisi satu pengecualian, tidak termasuk, juga tidak sedikit pe…

Pengantar Studi Hukum Konstitusi

Edisi

II

ISBN/ISSN

979-1305-00-5

Deskripsi Fisik

xx, 500 hlm. ; 23,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Memahami hukum konstitusi Indonesia

Konstitusi merpakan segala peraturan dan ketentan yang menyangkut ketatanegaraan. konstitusi adalah hukum daar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. setiap peraturan perundang-undangan merujuk pada konstitusi sebagai acuannya. Materi dalam buku ini dipaparkan dalam sepuluh bab, yaitu Sejarah Pertumbuhan Konstitusi, Teori Konstitusi, Perubahan Konstitusi, Konstitusi dan Negara, Faktor-fa…