Buku ini berangkat dari kenyataan di mana penguasa yang mengabaikan rakyat akan mendapat balasan perlawanan. Kenyataan di mana rakyat pada ujungnya adalah gelombang kekuatan yang tak mudah diredakan. Rakyat yang puluhan tahun menjadi korban kebijakan penguasa, telah memutuskan untuk bergerak melawan.
Buku ini banyak menggambarkan tentang wajah penegakkan hukum di Indonesia dengan segala realita tantangan yang dihadapinya dewasa ini, sehingga bisa menjadi telaah sepanjang masa dalam proses menegakkan keadilan substantif. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi pedoman bagi para praktisi, akademisi dan mahasiswa hukum untuk menambah pengetahuan tentang realitas-realitas keadilan dalam proses …
Judul asli : The spirit of the laws
Unelected bodies, such as independent central banks, economic regulators, risk managers and auditors, have become a worldwide phenomenon. Democraties are increasingly turning to them to demarcate boundaries between the market and the state, to resolve conflicts of interest and to allocate resources, even in sensitive ethical areas such as those involving privacy of biotechnology.This book is e…
Tugas hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal tersebut. Hakim bersifat aktif di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pra-persidangan atau tahap persiapan persidangan. Prinsip hakim bersifat aktif di dalam…
Buku yang sudah terbit sejak tahun 1938 ini analisisnya tetap merupakan salah satu yang paling komprehensif tentang apa itu Kekuasaan dan dinamikanya sejak zaman Yunani, Romawi, hingga abad ke-20, bagaimana merebutnya yang tampak dalam bentuk-bentuk kekuasaan yang wajib kita cermati.
Salah satu dari koleksi buku “Politiek Beleid en Bestuurzorg in de Buitenbezittingen” yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Perawatan Administratif dalam Kepemilikan Luar Ruang di Hindia Belanda. Buku ini adalah bagian kedua seri A, terdiri dari bab tiga yang khususnya mencakup tinjauan sejarah dari daerah-daerah yang ada di Hindia Belanda. Di dalam buku, terdapat penjelasan historis…
Salah satu dari koleksi buku “Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen” yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Perawatan Administratif dalam Kepemilikan Luar Ruang di Hindia Belanda. Buku ini adalah bagian kedua seri B, dikhususkan sebagai buku yang berisi lampiran-lampiran kontrak kesepakatan di beberapa daerah Hindia Belanda dan bukti-bukti atas peristiwa yang ditulis…
Dewan Deputi Dewan Provinsi Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bagian pertama laporan tahunan provinsi tahun 1938. Praktik dalam beberapa tahun terakhir ini membagi laporan menjadi dua bagian, bagian kedua muncul beberapa waktu setelah bagian pertama ini dikeluarkan. Bagian Kedua berisi hasil keuangan untuk tahun yang ditinjau, yang belum diketahui pada saat bagian pertama, …
Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…
Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…
Lampiran Komite Penyelidikan Pandangan di Belanda Mengenai Lokasi Wilayah Seberang Laut di Kerajaan dapat anda temukan secara detail dalam buku atau dokumen arsip ini. Buku ini dibuat atas keputusan kementrian Belanda pada tahun 1945 dan diterbitkan di Den Haag sebagai pusat pemerintahan Belanda.Dalam buku ini hal hal yang akan anda temukan diantara lain adalah Tinjauan tentang organ administra…
Tujuan buku ini adalah untuk mempelajari peran kekuasaan dalam pengaturan pembuatan kebijakan interaktif. Ini menggunakan studi literatur yang digabungkan dengan empat studi kasus yang berkaitan dengan partisipasi warga dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pedesaan di Belanda. Akibatnya, banyak masalah dan dilema yang teridentifikasi dalam pembuatan kebijakan interaktif dan partis…
Siapa pun yang telah membaca tulisan-tulisan serius tentang politik yang diterbitkan selama lima puluh tahun terakhir dan merefleksikan pengaruhnya terhadap sikap populer terhadap negara dan masyarakat, akan melihat tiga kecenderungan intelektual yang meresap. Menurunnya penekanan pada sanksi metafisik yang mengikat pada perilaku politik dan perilaku sosial secara umum, meningkatnya gengsi filo…
"Filsafat kekuasaan direpresentasikan sebagai menempati posisi sentral di antara filsafat. Di satu sisi terletak rasionalisme blok alam metafisika dan, di sisi lain, filosofi yang meninggikan perasaan atau kehendak dengan mengorbankan pikiran. Yang terakhir, tentu saja, lebih terkesan dengan karakter dinamis dari realitas dan, dalam arti, lebih mampu mempertimbangkan kekuasaan sebagai faktor as…
Persoalan pelimpahan kekuasaan legislatif telah dibahas cukup luas dalam pertimbangan RUU Darurat Indonesia yang telah menjadi Undang-undang Staatsblad 29 Oktober 1948. angka 1461. Dalam pasal 1 undang-undang itu mengatur bahwa dengan penyimpangan sejauh diperlukan dari ketentuan pasal 62 ayat kedua 63 64 dan 171 ayat kedua Undang-Undang Dasar pemerintah di Indonesia sejak tanggal ditetapkan ol…
Buku ini terbit tepat waktu. Keinginan untuk perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sedang dirancang oleh DPR dan Pemerintah dengan salah satu hal yang dapat dipandang strategis untuk perbaikan kedepan ialah persoalan rekrutmen calon hakim yang dibahas dalam buku yang berasal dari disertasi ini.
Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung Reformasi. Lembaga-lembaga itu ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk penegakan hukum yang tidak kunjung baik, bahkan semakin karut marut dan mencemaskan. Kelahiran KY diasmbut masyarakat dengan suka cita, dengan ekspektasi judicial corruption terkikis dan masyarakat memperoleh keadilan di meja…