Local Public Financial Management

Transparent and prudent local financial management has come to be recognized as critical to the integrity of the local public sector and for gaining and retaining the trust of local residents. Such integrity and trust are sometimes lacking in some local governments in developing countries, especially in the Africa region.

Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi

Buku ini menggambarkan tentang aspek ekonomi dan politik dari kebijakan otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan persoalan desentralisasi fiskal saat ini. Selain itu juga diuraikan dan dianalisis tentang pertimbangan keuangan antara pusat-daerah.

Pengelolaan keuangan negara-daerah: hukum, kerugian negara dan Badan Pemeriks…

Pengelolaan keuangan daerah sebagai subsisten keuangan Negara dihubungkan dengan persoalaan hukum

Pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

2 eks

Pengelolaan keuangan daerah: Pedoman eksekutif dan legislatif [rangkuman 7 U…

Edisi

edisi kedua

ISBN/ISSN

979-062-091-8

Deskripsi Fisik

xviii, 446 p. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 DAR p

Keuangan pemerintah daerah otonomi di Indonesia

2 eks

Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah

Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada tahun 2002, dan di revisi tahun 2004 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang akuntansi keuangan daerah di tanah air, terutama dengan keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang keuangan daerah seperti peraturan terakhir, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan D…

Sistem Administrasi keuangan daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-605-218-0

Deskripsi Fisik

xi, 235 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MAM s

Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-056-X

Deskripsi Fisik

ix, 444hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 SUT i

Langkah pengelolaan aset daerah : menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik2010

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-061-104-7

Deskripsi Fisik

xiv, 164 hal. : il. ; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 YUS l

Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. …

akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

979-691-213-9

Deskripsi Fisik

xiii, 220 hal : 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.336 HAL a

Keuangan Daerah & Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mas…

Buku yang berjudul "Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat" ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dan pengelolaan keuangan daerah bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Dalam buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan…

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kantor Daerah melalui Sistem Penatausahaan …

Laporan ini merupakan Aksi Perubahan mengenai "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kantor Daerah melalui Sistem Penatausahaan Keuangan Kantor Daerah (SIPEKAT)" yang menjadi wujud inovasi untuk merespon kebutuhan akan penatausahaan keuangan yang lebih sistematis dan mudah. Penatausahaan keuangan selama ini dilakukan tanpa ada standarisasi. Sehingga proses pencatatan dan pelaporan seringkali tidak …

Pembiayaan Pembangunan Daerah

Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyek …

Hubungan Keuangan Pusat - Daerah di Indonesia

Laporan ini merupakan hasil penelitian kerjasama antara sekretariat jenderal DPR RI dengan Pusat Antar Universitas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia termaksud. sebagai pelaksana kegiatan penelitian ini, pertama tama PU-EK-UI Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretariat Jenderal DPRI RI atas kepecayaan yang diberikan untuk melaksanakan studi ini

Kajian Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur

Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji dan mengacu pada Laporan BPK RI pada dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kan/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2015 dan dampak perubahan postur Dana perimbangan terhadap …

Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…

Tinjauan Kritis atas Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) d…

Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah : perspektif hukum d…

Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…