Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-056-X

Deskripsi Fisik

ix, 444hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 SUT i

Langkah pengelolaan aset daerah : menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik2010

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-061-104-7

Deskripsi Fisik

xiv, 164 hal. : il. ; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 YUS l

Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. …

akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

979-691-213-9

Deskripsi Fisik

xiii, 220 hal : 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.336 HAL a

Keuangan Daerah & Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mas…

Buku yang berjudul "Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat" ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dan pengelolaan keuangan daerah bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Dalam buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan…

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kantor Daerah melalui Sistem Penatausahaan …

Laporan ini merupakan Aksi Perubahan mengenai "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kantor Daerah melalui Sistem Penatausahaan Keuangan Kantor Daerah (SIPEKAT)" yang menjadi wujud inovasi untuk merespon kebutuhan akan penatausahaan keuangan yang lebih sistematis dan mudah. Penatausahaan keuangan selama ini dilakukan tanpa ada standarisasi. Sehingga proses pencatatan dan pelaporan seringkali tidak …

Pembiayaan Pembangunan Daerah

Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyek …

Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah

Buku ini dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Saat ini pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah, secara rata-rata nasional masih belum mampu memberikan kont…

Hubungan Keuangan Pusat - Daerah di Indonesia

Laporan ini merupakan hasil penelitian kerjasama antara sekretariat jenderal DPR RI dengan Pusat Antar Universitas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia termaksud. sebagai pelaksana kegiatan penelitian ini, pertama tama PU-EK-UI Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretariat Jenderal DPRI RI atas kepecayaan yang diberikan untuk melaksanakan studi ini

Kajian Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur

Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji dan mengacu pada Laporan BPK RI pada dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kan/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2015 dan dampak perubahan postur Dana perimbangan terhadap …

Akuntabilitas & dinamika: Pengelolaan keuangan daerah

Buku ini menjelaskan tentang reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Clean & Good Governance. Reformasi telah dilakukan melalui Standar Akutansi berbasis kas (cash basis), lalu menjadi kas menuju akrual (cash towards accrual) dan sekarang menjadi Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) berbasis akral (accrual basis). Reformasi tersebut dilakuka…

Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…

Tinjauan Kritis atas Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) d…

Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah : perspektif hukum d…

Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…

Akuntabilitas keuangan daerah: implementasi pasca reformasi

Buku ini memusatkan perhatian pada pembahasan tentang berbagai aspek otonomi daerah terutama transparansi keuangannya setelah reformasi. Transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara menjadi semakin penting karena Indonesia menjalankan sistem ekonomi campuran, yaitu negara bukan saja memprodusir jasa-jasa publik, seperti pertahanan dan keamanan. Melalui BUMN dan BUMD, negara dalam …

Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengaw…

Sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembinaan kepala daerah, pemerintah telah menetapkan pedoman tentang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata penyusunan APBD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dae…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 316 hlm.; ilus, 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 320.8 UND

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 285 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan…

Peraturan Menteri ini memuat pokok-pokok kebijakan yang mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD, teknis penyusunan APBD, teknis penyusunan perubahan APBD dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan umum APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan…

Peraturan Menteri ini memuat pokok-pokok kebijakan yang mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, Teknis penyusunan perubahan APBD.