Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimbang…
Buku ini menerangkan bagaimana elite politik yang terpecah belah berupaya untuk mencapai kemustahilan kompromi yang akan meletakkan dasar bagi penguatan institusi demokrasi, buku ini juga menampilkan narasi yang koheren dan memikat tentang reformasi konstitusi dan politik Indonesia, yang menjelajahi jalannya melalui para tokoh dan institusi yang kompleks untuk menyajikan laporan yang mengikutse…
Ditinjau dari segi bentuknya, perubahan konstitusi itu sendiri dapat dilakukan melalui pembaruan naskah, pergantian naskah, atau melalui naskah tambahan (annex atau adendum), yang menurut tradisi Amerika Serikat disebut Amandemen. Belakangan ini, antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, negara Indonesia melakukan contitutional reform dengan melakukan amandemen terhadap pasal-pasal dari UUD 1…
Buku ini memperkenalkan pemikiran baru perihal konstitusi sosial sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam perikehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (sipil society) atau masyarakat madani. Konstitusi sosial merupakan konstitusi masyarakat madani yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial.
Buku disajikan dalam 8 bab di antaranya membahas hukum konstitusi, konstitusi negara, eksistensi konstitusi UUD 1945, mahkamah konstitusi, kewenangan mahkamah konsitusi, karakteristik hukum acara mahkamah konstitusi, jenis jenis persidangan, dan mengenai putusan putusan.
Buku ini membidik perspektif Mahkamah Konstitusi selaku guardian of the constitution dalam hal kepastian hukum pemilu melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana ragam putusan,perkembangan pemikiran dan tafsir dalam putusan pengujian undang-undang yang bertalian dengan empat kategori topik: (1) kelembagaan penyelenggaran pemilu; …
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…
Isi buku ini mencakup 11 tulisan pilihan yang terfokus pada masalah politik hukum dari sekitar 60 tulisan yang pernah dipresentasikan atau dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah.
buku ini menguraikan tentang wewenang, kedudukan, peran, dan fungsi mahkamah konstitusi sekaligus prinsip prinsip pada hukum acara mahkamah konstitusi sekaligus prinsip prinsip pada hukum acara mahkamah kostitusi serta keberadaan mahkamah kostitusi negara lain.
Buku laporan ini merupakan laporan tahunan kesembilan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi selama lembaga ini berdiri. Di dalam Pasal 13 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memang terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai penge…
Reformasi konstitusi melahirkan lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. lembaga negara ini memiliki sembilan Hakim Konstitusi yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara konstitusi. Selain menuangkan pendapat hukum (legal opinion) di dalam putusan-putusannya, para Hakim Konstitusi kadang kala juga menulis artikel ilmiah. Buku ini merupakan kapita selek…
UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…