Pantaskah OJK dibubarkan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk negara untuk kebutuhannya sebagai lembaga ekstrastruktural di luar lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang berada di luar lembaga definitif yang telah ada. Independensi OJK tercermin dari kepemimpinan yang tak dapat diberhentikan kecuali alasan di UU No. 21/2011. Namun, karena tun…

Fenomena Sovereign Wealth Funds

Fenomena Sovereign Wealth Funds (SWF) menjadi perhatian berbagai negara dan fora internasional. Namun, variasi dan narasi tentang SWF kerap menimbulkan salah pengertian. SWF dimaknai, antara lain, sebagai lembaga keuangan dan investasi kekayaan negara atau state investment funds, yang dibentuk, dimiliki dan dikelola negara, sebagai vehicle untuk mengelola dana publik dari berbagai sumber dan in…

Laporan Tahunan 2010 dan 2011

Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.

Kamus APBN

tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN

Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM dalam Meningkatka…

data dari laporan keuangan KESDM menunjukan realisasi PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting disamping penerimaan yang bersumber dari pajak bagi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. oleh karena itu, optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal. bedasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015 s.d tah…

Dinamika dan Tantangan : Kinerja Lembaga Perwakilan

sebagai lembaga etik, sesuai dengan amanat pasal 199 U No. 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD Sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, MKD memiliki tugas, fungsi dan kewenangan utama dalam rangka menjaga citra, wibawa serta heluhuran martabat DPR RI, baik secara kelembagaan maupun secara personal. tugas itulah yang membuat MKD berdiri di Garis Terdepan, tidak hanya dalam rangka…

Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang …

Buku ini menguraikan mengenai perkembangan pemahaman manusia terhadap asas negara hukum. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna negara hukum tidaklah statis, tetapi dinamis. Prinsip atau pokok-pokok pendirian baru yang tidak dikenal asas negara hukum sebelumnya kemudian lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Pada perkembangan ter…

ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini

Bagaimana sejarah? Siapa tokoh dan dalang di baliknya? Bagaimana ideologi? Darimana mereka mendapatkan dana? Bagaimana pola rekrutmen? Serta bagaimana cara melawannya? Walau kita telah mengutuknya, mungkin ISIS-isme ada di sekitar kita dan kita tak menyadarinya. Buku ini mengupas tuntas biografi organisasi teroris paling mengerikan abad ini. ISIS.

Regionalisme: Dalam Studi Hubungan Internasional

Regionalisme menjadi hal yang penting dalam studi hubungan internasional. Hal itu karena dalam kenyataannya suatu permasalahan global memerlukan penanganan dalam lingkup kerja sama yang lebih kecil, dalam tataran regional. Buku ini hadir untuk menyajikan permasalahan-permasalahan pokok dalam regionalisme. Materi dan pembahasan didalamnya telah teruji dan disempurnakan dalam perkuliahan sejak ta…

Hukum Administrasi Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…

Hukum tata negara dan sistem politik: Kombinasi presidensial dengan multipart…

Buku ini menyodorkan beberapa proyeksi dan prediksi, semacam sebuah tawaran rumusan dan formula solusi yang ditawarkan penulis untuk mengantisipasi dan meredam problematika yang muncul dari kombinasi presidensial dengan multipartai di Indonesia, tentu saja itu semua dilakukan dari sudut pandang dan optik kajian ilmu Hukum Tata Negara yang memang menjadi bidang yang ditekuni oleh penulis. Oleh k…

Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah

2 eks

Perkembangan hukum tata negara : perdebatan dan gagasan penyempurnaan

Dalam kurun waktu lebih kurang limabelas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan desain kelembagaan negara dengan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Banyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabela…

Lembaga negara independen

Buku ini mengulasa secara lengkap danmendalam dinamika lembaga negara independen di Indonesia. Mulai dari kerangka konseptual lembaga negara independen, latar belakang kelahiran, dan implikasinya terhadap kehidupan ketatanegaraan. Penulis tidak hanya menyajikan sederet permasalahan inflasi lembaga negara independen, tetapi juga berhasil menawarkan usulan penataan kembali lembaga-lembaga negara …

Hukum konstitusi dan kelembagaan negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-425-325-7

Deskripsi Fisik

xiii, 256 P. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 MAS h

Menyusun Standard Operating Procedures Lembaga Pemerintah Berbasis Sistem Pen…

Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…

Birokrasi dan aparatur negara: teori dan isu isu kontemporer dalam sistem pem…

Berbagai strategi dalam peningkatan kualitas aparatur negara terus dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Strategi tersebut berupa penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pengaturan posisi dan jabatan berikut pengembangan karirnya, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan masa tua, serta …

Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Repub…

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…

Membangun Negara & Mengembangkan Demokrasi

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang menjadi bahan diskusi pada simposium sehari mengenai "Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). AIPI memeilih tema tersebut karena setelah krisis moneter pertengahan Agustus 1997, dan kemudian menyulut kegoncangan politik nasional dan pergantian kepemimpinan negara, timbul gerakan R…

Lintasan sejarah dan gerak dinamika peadilan tata usaha negara (PERATUN)

Buku lintasan sejarah dan gerak dinamika peradilan tata saha Negara ini disusun secara sistematis dan memuat hal-hal penting tentang bagaimana peradilan tata usaha Negara mengalami pergerakan secara dinamis sejak saat pembentukannya. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara tetap mengingat pada asal-usul dan riwayat para pendahulunya dari para pencetusnya, aspek inilah yang diharapkan menjadi moti…