Situasi Hak Asasi Manusia dan Konflik Papua: Sebuah Ironi?

Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua menjadi isu paling kontroversial dan mendapatkan perhatian serta respons beragam. Secara universal, penerapan prinsip HAM di Papua menjadi lebih dilematis karena konteks ekonomi politik dan dinamika konflik yang dipengaruhi oleh peran dan keterlibatan berbagai aktor dengan multi kepentingan. Masalah penghormatan dan pemenuhan HAM Papua tidak oto…

Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat

Brigjen TNI Soeharto, tokoh kunci dalam operasi Mandala ini ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala pada 11 Januari 1962. Pelantikan dilakukan oleh presiden Soekarno di Istana Bogor pada 13 Januari 1962 dan pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi Mayor Jenderal (Mayjen). Tugasnya adalah mempersiapkan pasukan untuk merebut Irian Barat, apabila jalan diplomasi mengalami kemacetan. Mayjen Soeh…

Dari Kampung ke Kampung

Bidang Pemberitaan utama tabloid suara perempuan papua adalah menyangkut isue-isue perempuan dan anak, kemudian meluas ke semua issue pembangunan di Papua seperti pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM dan demokrasi dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Papua dan Irianjaya Barat.

Mengapa Papua ingin merdeka

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96801-0-7

Deskripsi Fisik

x, 311 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.14 RAW m

Papua sebuah fakta dan tragedi anak bangsa: pergumulan etika, moral, hukum, s…

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-461-177-8

Deskripsi Fisik

xlii, 435 hal. ; 21 cm

Judul Seri

Refleksi 15 tahun pasca kisah nyata cacatan seorang dokter...

No. Panggil

995.1 MAN p

Otonomi khusus Papua

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-857-2

Deskripsi Fisik

xxii, 255 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SOL o

Papua Menggugat Bagian I: Teori Politik Otonomisasi NKRI Papua Barat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3627-15-8

Deskripsi Fisik

437 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 KAR p

Menggugat implementasi Otsus Papua

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

598.7 ANT m

Kembali ke Indonesia: Langkah, Pemikiran dan Keinginan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794169625

Deskripsi Fisik

xix, 116 hal., ilus.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

995.109 2 JOU k

Bakti Pamong Praja Papua

Buku ini mengisahkan pengalaman orang Papua yang ditempa sistem pendidikan Belanda, dengan pembinaan karakter plus pembekalan pengetahuan yang aplikatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mereka punya komitmen tinggi mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat. Buku ini layak dibaca oleh semua kalangan mulai dari akademisi, peneliti, sejarawan, pendidik, birokrat, aktivits LSM, …

Papua Road Map

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-461-716-8

Deskripsi Fisik

xxx, 247 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

306.6 PAP

Papua Road Map-Negotiating the Past, Iimproving the Present and Securing the …

Sumber-sumber konflik PApua dikelompokkan dalam empat isu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan alternatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua.

Sagu Papua untuk dunia

Kebijakan pangan nasional hingga kini masih identik dengan beras. Padahal sejak 1952, Presiden Soekarno sudah mengingatkan bahwa menitikberatkan kebijakan pangan hanya pada padi sawah akan sulit memenuhi kebutuhan perut penduduk negeri ini. Kerentanan pangan Indonesia boleh dikatakan karena kurangnya pengetahuan dibandingkan kurangnya pangan. Maka, merujuk pada pandangan Soekarno, sudah saatnya…

Masalah pendidikan & kesehatan di Papua: kebijakan , tata kelola anggaran, da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786024338800

Deskripsi Fisik

187 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

370 MAS

Pendidikan sebagai Jalan Terang: Membangun Pendidikan yang Responsif terhadap…

Buku ini menyajikan dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama,persoalan struktural yang terkait dengan regulasi,tata kelola kelembagaan,anggaran,dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografi,demografi,sosial dan budaya Orang Asli Papua (OAP). Kedua, tantangan sosial kultural m…

Papua menggugat, bagian II, bagian : II Papua berteori seputar anti otonomi d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3627-15-8

Deskripsi Fisik

xlii, 496 p. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 KAR p

Stukken Behoorende bij en Gevolgd op het Rapport van den Civiel Gezaghebber, …

Buku ini berisi dokumen-dokumen selanjutnya yang berkaitan dengan dan diikuti oleh laporan Coenen diterbitkan dalam bentuk cetak (untuk pelayanan) sebagai pemenuhan bagian kedua dari surat Sekretaris Pemerintah pertama tanggal 17 Mei 1916 No. 1263. Buku ini terdiri dari enam bagian. Bagian pertama adalah Keputusan Pemerintah tanggal 3 April 1913 No. 30 ketika Coenen diinstruksikan untuk menj…

Bestuur, Justitie, Politie, en Financien

"Dalam buku ini Hovenkamp memberikan informasi tentang tata kelola, keadilan, kebijakan, dan keuangan di Papua Nugini. Sejarah Papua Nugini di bawah kebijakan Belanda dibagi menjadi 3 periode dalam hal pemerintahan: sampai 1907, dari 1907-1920, dan dari 1920 hingga sekarang. Era pertama terutama dicirikan oleh kebijakan pantang de facto, meskipun tidak selalu disengaja, era kedua membalikkan ke…

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua

Tulisan dalam buku ini memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama i…

Papua: Otonomi Untuk Rakyat

Buku ini mencoba mengungkap mengenai Papua berdasarkan pengalaman empiris di bidang kebijakan publik dan pemeriksaan. Mengkaji permasalahan Papua dari aspek politik,ekonomi,sosial,budaya, dan pertahanan keamanan, serta tata kelola keuangan atas dana pemerintah yang ada di Papua.