This is a book about indonesian politics between desember 1949 and march 1957. It begins as revolutionary warfare ends and netherlands goverment withdraws fromer colony. It ends as "guided democracy" is being ushered in. The book contains a host of judgments made on inadequate evidance. If I have not always admitted this in the body of the text, not dance. If I have not always admitted this in …
Buku ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah konstitusi dan gagasan amandemen ulang, di antaranya teori konstitusi dan konstitusionalisme, cita negara dalam UUD 1945, cita hukum Pancasila, Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945, sejarah konstitusi Indonesia, reformasi konstitusi, gagasan amandemen ulang kelembagaan MPR, dan relasi kekuasaan Presiden dan DPR serta calon perseorangan pres…
Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2019.
Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.
Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2018.
Analisis buku ini akan berfokus mengkaji anomali praktik fleksibilitas tindak lanjut berdasarkan karakteristik dan faktor penyebab pengesampingan putusan, serta alasan terjadinya distorsi pembaruan validitas norma oleh pembentuk undang-undang.
undang-undang Dasar Negara Jepang
Buku ini adalah edisi ke-9 dari Undang-Undang Negara Belanda & Undang-Undang Dasar. Revisi pada edisi ini mencakup penambahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan hasil amendemen pada tahun 1917 dan juga perubahan nomor-nomor pasal dari Undang-Undang sebelumnya yang dinilai tidak selaras, sehingga pada edisi ke-9, penomoran pasal kembali mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1887. Setiap awal bab…
Reformasi yang mulai bergulir pada 1998 mengamanatkan amandemen UUD 1945. sejak itu, sudah mengalami perubahan dalam empat tahapan melalui Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002, dengan tetap mempertahankan keaslian Pembukaan UUD 19
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Buku ini berisi tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1948. Pada bagian awal buku terdapat penjelasan sejarah secara singkat terkait hubungan antara amendemen Undang-Undang Dasar 1948 dengan terbitan ‘Undang-Undang Dasar 1938’ yang dipublikasi oleh Mr L. A. Kesper. Hal tersebut bertujuan agar para pembaca dapat memiliki gambaran umum tentang perubahan antara Undang-Undang Dasar 1938 dan 194…
Buku ini memuat ulasan ilmiah tentang: Bab I: Reformasi ketatanegaraan yang meliputi pembahasan tentang agenda perubahan UUD, reformasi kelembagaan negara, reformasi peraturan perundang-undangan, dukungan budaya hukum. Bab II: Organ negara dan pergeseran kekuasaan, mencakup kedaulatan dan pembatasan kekuasaan, MPR, DPR/DPRD, lembaga Kepresidenan, kekuasaan kehakiman. Bab III: Institusi kepresid…
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.
Buku ini mengulas tentang bagaimana suatu konstitusi selayaknya disusun. Pentingnya pengaturan peran masyarakat dalam perubahan konstitusi dapat menjadi faktor penentu seberapa demokratisnya proses perubahan konstitusi dan substansi yang terkandung dalam konstitusi setelah perubahan tersebut. Konstitusi merupakan hukum di suatu negara yang menjadi acuan dan parameter dalam pembentukan peraturan…
Buku ini bukan sekadar menguraikan perihal teori atau doktrin hukum semata, namun juga pengalaman nyata yang terjadi di negara-negara lain maupun yang dialami oleh Indonesia sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak buku hukum dan konstitusi di Indonesia yang secara gamblang menganalisis perkembangan pemikiran terkait dengan basic structure doctrine dan unamendable constitutional provision. Buku ini…
Undang-undang dasar atau konstitusi adalah produk kesepakatan kebangsaan yang tertinggi, yaitu produk kita semua, yang perwujudannya dalam praktik juga mencerminkan wajah kita semua. Karena itu, upaya memahaminya merupakan hak semua orang dari semua latar belakang ilmu pengetahuan dan latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. 7 Bagian dalam buku ini membahas diantaranya tentang: waca…