Buku ini membahas kaitan antara hak-hak asasi manusia dan politik luar negeri. bagian I,membahas kaitan ini secara umum; bagian II membicarakan sejumlah negara dan wilayah tertentu. sudut pandang buku ini adalah panduan antara realisme dan optimisme. realisme berarti mengakui bahwa hak-hak asasi manusia bukan satu-satunya pertimbangan yang menjadi pedoman politik luar negeri dan menyadari sepen…
American Associatopn for the Advancement of Science (AAAS) dan Human Rights Information and Documentation Systems, International (HURIDOCS) menyajikan buku ini sebagai perkakas untuk menanggulangi berbagai contoh pelanggaran HAM yang tidak terekam, tidak tercacah, tidak mendapat pengakuan dan tidak diketahui
Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan siapa saja yang ingin memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengadilan HAM di Indonesia, mulai dari definisi, lingkup kewenangan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, restitusi dan rehabilitasi, dan sebagainya. Buku ini juga dilengkapi dengan lampiran perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional.
This book is the product of a multi-year dialogue between leading human rights theorists and high-level representatives of international human rights NGOs (INGOs). It is divided into three parts that reflect the major ethical challenges discussed at the workshops: the ethical challenges associated with interaction between relatively rich and powerful northern-based human rights INGOs and recipi…
Buku ini membahas tentang kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM beserta pengadilan-pengadilan yang telah mengadili para pelaku kejahatan serius terhadap HAM di dunia
Meskipun UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan hak-hak konstitusional bagi anak, namun dalam realisasinya masih banyak terdapat hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik. Sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan (vulnerable group), anak-anak memerlukan perhatian dan perlakuan secara khusus agar apa yang menjadi hak-hak konstitusionalnya dapat terlindungi. Buku ini membahas…
Crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) merupakan bagian dari yurisdiksi konstitusional-global dari International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional). Kejahatan ini sekarang menjadi keprihatinan dan urusan masyarakat internasional secara keseluruhan atau umum terlepas di mana dan kapan terjadinya.
Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.
Buku ini mengkaji perilaku seksual sesama jenis dalam perspektif hak asasi manusia dan kebijakan hukum pidana, membahas perdebatan normatif, pendekatan penal policy, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan perlindungan HAM.
Pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang dari berbagai belahan dunia dalam apa yang dinamakan “perang melawan terror” tidak dapat disamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia oleh suatu pemerintahan kecil dalam reritori yang terbatas. Situasi-situasi mengerikan di tempat –tempat seperti Teluk Guantanamo, Bagram dan cerita-cerita tentang pusa…
The formation of Indonesia's Constitutional Court in 2003 delivered new hope for the protection of human rights in Indonesia. Armed with the authority of judicial review, the Court has annulled provisions of law that impeded and violated human rights. The Court has also frequently issued constitutional interpretations to overcome legal deadlocks or vacuums. This book will beessential reading fo…
Di bagian awal, buku ini mengkaji secara detail perihal dasar filosofi hak asasi manusia. Bab kedua, mengulas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Bab ketiga, secara detail menarasikan instrumen hak asasi manusia, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Bab keempat dan kelima, dijelaskan tentang konsep dan implementasi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan keadaan dan je…
Buku ini membahas tentang perlindungan HAM oleh MKRI pada term pertama 2003-2008 di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie (the Jimly Court) melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang. Perubahan UUD NRI 1945 mentransformasikan HAM sebagai hak-hak alamiah menjadi ketentuan-ketentuan konstitusionalitas undang-undang MKRI menjalankan fungsi sebagai human rights court jika dasar pengujian yan…
Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota dewan HAM merupakan suatu peristiwa historis yang patut di syukiri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademis, media, LSM dan seluruh lapisan masyarakat.
Memberikan informasi secara sederhana mengenai merumuskan dan merancang perda yang berperspektif hak asasi manusia (HAM), buku ini berfokus pada fungsi utama anggota DPRD dalam menyusun peraturan daerah beserta naskah akademiknya. Perancangan perundang-undangan dalam hal ini perda yang berperspektif HAM merupakan suatu keharusan karena Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 nya pun telah menga…
The third edition of Human Rights in context offers sophisticated and thought-provoking analysis for the study of human rights within its social and cultural context. This widely acclaimed interdisciplinary coursebook provides a diverse range of carefully edited primary and secondary materials alongside extensive text, editorial commentary, and study questions. A new online supplement to the …