Walaupun belum mencapai usia 60 tahun, negara RI telah mengalami gelombang pasang surut kegiatan berparlemen yang cukup bervariasi. Hal ini berkaitan denga perubahan sistem ketatanegaraan sesuai dengan situasi politik dan tiga kali perubahan UUD RI sejak 1945
Diskusi mengenai keputusan diskresi, dalam berbagai kesempatan baik perbincangan mengenai bagaimana diskresi dapat dilakukan, siapa yang dapat menerbitkan keputusan diskresi serta batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan diskresi sudah cukup banyak dilakukan, akan tetapi bagaimana suatu keputusan diskresi dilaksanakan oleh badan/pejabat administrasi, bagaimana keputusan diskresi diuji k…
Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyek …
Buku ini merupakan konstruksi ulang dari buku sebelumnya yang berjudul Peraturan Daerah Responsif; fondasi teoritik dan pedoman pembentukannya
Badan-badan independen pemerintah federal Amerika Serikat adalah badan-badan yang berada di luar departemen eksekutif federal (yang dikepalai oleh sekretaris Kabinet) dan Kantor Eksekutif Presiden. [1] (p6) Dalam arti yang lebih sempit, istilah tersebut hanya merujuk pada yang lembaga independen yang, meskipun dianggap sebagai bagian dari cabang eksekutif, memiliki kewenangan pengaturan atau pe…
Buku ini berbicara tentang pentingnya kepedulian suatu wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat kita. Selain itu dicantumkan beberapa penulis buku yang membangun Indonesia melalui karya-karyanya.
Buku politik ini dibagi dalam dua belas bab yang dalam setiap babnya berbicara menurut alur demokrasi yang tengah berkembang. Berbagai kasus direkam dan ditambah analisis seperlunya dengan diracik secara apik menjadi sebuah buku populer yang amat berarti bagi perkembangan sejarah berdemokrasi. Buku ini bisa dijadikan referensi politik di masa datang.
Buku ini mengidentifikasi fenomena pemerintahan, gagasan-gagasan untuk memacu lajunya upaya pembangunan pemerintah, terutama dalam menyongsong era globalisasi dan liberasi perdagangan pada abad 21 mendatang.
Politic and government in Philippines
Cetakan keempat ini merupakan perbaikan dari cetakan metiga serta penambahan topik yang berjudul "Agenda Kepemimpinan Pemerintah Indonesia".
Karya akademis ini disusun oleh penulis yang terlibat langsung di dalam perjalanan Mahkaman Konstitusi Indonesia dan Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), sehingga memiliki prespektif tajam terhadap substansi pembahasannya. Buku ini wajib dijadikan sebagai bku pedoman tidak saja oleh para praktisi dan pemerhati hukum, namun juga bagi para dosen dan mahas…