Undang-undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI No. 13 Tahun 2016 &…

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik.

Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar

Buku ini mengulas tentang bagaimana suatu konstitusi selayaknya disusun. Pentingnya pengaturan peran masyarakat dalam perubahan konstitusi dapat menjadi faktor penentu seberapa demokratisnya proses perubahan konstitusi dan substansi yang terkandung dalam konstitusi setelah perubahan tersebut. Konstitusi merupakan hukum di suatu negara yang menjadi acuan dan parameter dalam pembentukan peraturan…

Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal

Buku ini bukan sekadar menguraikan perihal teori atau doktrin hukum semata, namun juga pengalaman nyata yang terjadi di negara-negara lain maupun yang dialami oleh Indonesia sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak buku hukum dan konstitusi di Indonesia yang secara gamblang menganalisis perkembangan pemikiran terkait dengan basic structure doctrine dan unamendable constitutional provision. Buku ini…

Undang-undang Terorisme dan perubahannya (UU RI No. 5 Tahun 2018)

Dilengkapi dengan UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Terorisme menjadi undang-undang;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

The Legal and Regulatory Environment of Business

The Legal Environment of Business course is meant to give students a comprehensive introduction to the structure pf the legal and regulatory environment, how businesses and their employees are regulated, and a survey of legal issues impacting the conduct of business.

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislastion: Reformasi di…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 8 No. 3 - September 2011 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan. Antara lain: Perjudian nyawa dan peradilan sesat tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi oleh A. Ahsin Thohari; Pekerja oursourcing dalam undang-undang ketengakerjaan oleh Nova Asmirawati; ktidakpastian hukum pengauran oursourcing dalam Undang-undang Nomor…

Diplomasi Indonesia Dan Pembangunan Konektivitas Maritim

Buku ini menganalisis elemen-elemen penting terkait perkembangan konsep maritim Indonesia, tantangan dan kendala. Demikian juga peluang bagi Indonesia dalam mewujudkan kekuatan maritim Indonesia, baik sebagai hub maupun gate yang mampu mendukung dan melancarkan rute perdagangan dan jalur pelayaran dunia melalui perairan dan laut Indonesia. Buku ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi perbaika…

UUD 1945 Sebagai Karya Manusia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-087-3

Deskripsi Fisik

101 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan…

Sejak tahun 1883 berdasarkan Konvensi Paris (1967) yang merupakan cikal bakal pengaturan perlindungan hukum pelbagai kekayaan intelektual termasuk merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat terhadap kekayaan intelektual secara internasional. Dilatar belakangi oleh fungsi merek sebagai identifikasi asal atau sumber sehingga setiap peniruan terhadap merek terkenal barang dan jasa tidak sejen…

Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual HaKi Dilengkapi Dengan Penj…

Buku ini berisi tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dimana kita bisa mengenali batasan-batasan yang ditetapkan oleh kitab Undang-Undang HAKI seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasar masing-masing globalisasi perdagangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif

Buku ini mengupas secara lengkap mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan serta sejarah pembentukannya. penulis latar belakang pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dikenal dengan UU PPP, perdebatan menyangkut materi muatan yang diatur didalamnya, politik hukum yang memengaruhi penyusu…

Konstitusi kebudayaan dan kebudayaan konstitusi

Undang-undang dasar atau konstitusi adalah produk kesepakatan kebangsaan yang tertinggi, yaitu produk kita semua, yang perwujudannya dalam praktik juga mencerminkan wajah kita semua. Karena itu, upaya memahaminya merupakan hak semua orang dari semua latar belakang ilmu pengetahuan dan latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. 7 Bagian dalam buku ini membahas diantaranya tentang: waca…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Ketentuan Pidana di Luar KUHP

Himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP ini terdiri dari 3 (tiga) jilid yang merupakan tindak lanjut Pelaksanaan Program Pokja pidana khusus. Pembuatan buku ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memasyarakatkan Undang-undang sebagaimana dimaksud yang terdiri dari: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Konservasi Sumber Daya …

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

13/2005

Pandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-444-307-7

Deskripsi Fisik

xvi, 284 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 SIM p

Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii,304 hal : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

8X0.9 NAS

Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Siste…

Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menurut Sistem Parlemen Dua…

Penelitian disertasi ini menyangkut tema yang konsisten pada kajian Hukum Tata Negara. Sehubungan dengan itu, tipologi penelitiannya tergolong pada penelitian hukum normatif atau doktriner (legal research). Metode penelitian hukum normatif berbasis pada data sekunder (bahan-bahan hukum). Pendekatan pembahasan bersifat analisis deskriptif, yuridis-normatif perundang-undangan. Sandaran kerangka t…

KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Buku ini menjelaskan tentang fungsi undang-undang yang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan sebagai pengatur masyarakat dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum mengenai ilegal right, privelege, function, duty, status, or dispotition dalam berbagai aspek kehidupan

Himpunan peraturan perundang-undangan: Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 P…

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang ses…