Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemeri…

Buku ini membahas pergulatan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai buah dari reformasi konstitusi (constitutional reform) 1999-2002. Pembahasan di sekitar proses pemurnian sistem pemerintahan presidensial, di antaranya: perumusan tata cara pemilihan presiden, pembahasan periodesasi masa jabatan presiden, …

Pengawal Parlemen Modern: Wajah Setjen DPR RI Masa Depan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-90458-5-2

Deskripsi Fisik

vi, 132 hlm.; il.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 ISK p

Pokok-Pokok pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-7498-78-0

Deskripsi Fisik

xiv, 202 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 RAH p

Solusi Jokowi

Buku ini khusus membahas tuntas apa saja pemikiran dan langkah Presiden Jokowi saat memimpin Indonesia bersama wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam buku ini terurai garis-garis besar haluan dan rancangan yang akan dilakukan Jokowi saat menjalankan tampuk kepemimpinannya sebagai presiden RI ke -7 yang telah memperoleh mandat dari rakyat Indonesia. Sebagai calon presiden yang diusung dan berhasil di…

Dari Jokowi ke Harari: Kumpulan Esai tentang Politik, Ilmu, dan Masa Depan

Buku ini mengajak kita untuk memahami pelbagai persoalan politik, ekonomi, sains, sejarah, hingga peradaban dengan cakrawala yang lebih luas. Ditulis secara populer, penulis bukan saja menyajikan argumentasi dan gagasan yang segar, melainkan juga sebuah renungan: benarkah selama ini kita telah coba mencari solusi atas pelbagai persoalan hidup dengan nalar yang jernih?

Keringat wakil rakyat: Dari rakyat untuk rakyat

Berbicara soal kinerja anggota dewan, terkadang konotasi sebagian masyarakat menilai negative. Karena masyarakat hanya melihat sepenggal-sepenggal saja. Tidak mengetahui secara komprehensif. Padahal, bila dilihat secara komprehensif, kinerja wakil rakyat itu kan tertera jelas. Pertama, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi atau pembuat undang-undang. Dalam fungsi anggaran, m…

Locale Belangen Orgaan van de Vereeniging voor Locale Belangen

Edisi ke-empat dari “Locale Belangen: Orgaan van de Vereeniging voor Locale Belangen” yang mencakup periode tahun 1916 hingga 1917. Buku ini berisi kumpulan-kumpulan pamflet keluaran De Vereeniging voor Locale Belangen. Pamflet-pamflet ini memuat berbagai pernyataan dan kebijakan yang berasal dari para ahli teknis profesional, pemerintah daerah, dan pemerintah Hindia Belanda dalam membahas…

Opmerkingen En Mededeelingen, Betreffende Het Nederlandsch Regt: Negende deel

Buku ini merupakan edisi kesembilan dari buku “Opmerkingen En Mededeelingen, Betreffende Het Nederlandsch Regt”, dikumpulkan dan ditulis oleh Oudeman sebagai Pengacara di Pengadilan Provinsi Groningen dan Diephuis sebagai Doktor Hukum dan Sastra di Winschoten. Buku ini disusun atas dasar catatan-catatan dan komentar Oudeman dan Diephuis dari artikel-artikel yang ada dalam kitab undang-undan…

Sistem Presidensial Indonesia

Buku ini menjelaskan beberapa faktor dalam sistem politik Indonesia yang tidak tegas, seperti pengaturan kewenangan eksekutif-legislatif, pengaturan sistem pemilu, sistem kepartaian, dan realitas membangun koalisi, hal mana pengaturan-pengatran tersebut menyebabkan presidensialisme menjadi menjadi lemah. Pembahasan diulas secara konfrehensif, disertai pula dengan analisis atas permasalahan-perm…

Onze Constitutie

Ditulis oleh Savornin Lohman, buku ini diharapkan berguna sebagai panduan untuk para pembaca dalam mengenai konstitusi negara Belanda. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yang masing-masing mencakup Pemerintahan Belanda, Kependudukan warga negara, dan Kolonial dan kepemilikan pemerintah Belanda di belahan bumi lainnya. Di bagian-bagian ini, terdapat beberapa sub-bab yang menjelaskan lebi…

Indië en de Ministeraad

Buku ini membahas hubungan antara Kerajaan Belanda, Dewan Menteri, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, serta Dewan Rakyat (Volksraad) di Hindia Belanda. Kerajaan Belanda memutuskan bahwa perwakilan pemerintahannya di tanah Nusantara hanya sebatas Menteri Koloni. Walaupun begitu, Profesor Lohman dari Utrecht berpendapat bahwa seharusnya pemerintahan Belanda juga harus hadir dalam bentuk Perdana Me…

"Staatkundige Opstellen "

"Dalam bukunya yang berjudul ‘Staatkundige Opstellen’, Beaufort membahas mengenai perancangan politik di Belanda. Beaufort telah berusaha untuk menyajikan refleksi tentang sifat dan perkembangan monarki konstitusional, khususnya dengan pandangan ke tanah air. Pembaca bagaimanapun tidak mengharapkan adanya diskusi tentang pertanyaan hukum atau filosofis di buku ini. Bukan interpretasi ketent…

Handelingenvan den Volksraad over de Grondwetsherziening van 1922 betreffende…

Buku ini adalah Prosiding Volksraad tentang revisi konstitusi tahun 1922 tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan bagian-bagian wilayah. Terdapat beberapa bagian sebenarnya, dan ini adalah bagian pertama. Pada tahun 1930, Dewan Royal Institute for Linguistics, Land and Ethnology Hindia Belanda mendekati Menteri Koloni dengan permintaan kerjasama dengan penerbitan dokumen resmi, yang pada reali…

Voornamste Voorschriften Betreffende de Decentralisatie en Bestuurhervorming

Buku ini terdiri dari dua belas bagian tentang Ketentuan Pokok Mengenai Desentralisasi dan Reformasi Pemerintahan. Bagian pertama adalah Reformasi Pemerintahan. Bagian kedua adalah Desentralisasi. Bagian ketiga adalah Peraturan Pemerintah Hindia. Bagian keempat adalah Peraturan Provinsi. Bagian kelima adalah Peraturan Kotamadya. Bagian keenam adalah Peraturan Kabupaten. Bagian ketujuh adalah Pe…

Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen: Tweede Gedeelte B, B…

Salah satu dari koleksi buku “Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen” yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Perawatan Administratif dalam Kepemilikan Luar Ruang di Hindia Belanda. Buku ini adalah bagian kedua seri B, dikhususkan sebagai buku yang berisi lampiran-lampiran kontrak kesepakatan di beberapa daerah Hindia Belanda dan bukti-bukti atas peristiwa yang ditulis…

Provincie Midden-Java Jaarverslag 1938 - Deel 1

Dewan Deputi Dewan Provinsi Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bagian pertama laporan tahunan provinsi tahun 1938. Praktik dalam beberapa tahun terakhir ini membagi laporan menjadi dua bagian, bagian kedua muncul beberapa waktu setelah bagian pertama ini dikeluarkan. Bagian Kedua berisi hasil keuangan untuk tahun yang ditinjau, yang belum diketahui pada saat bagian pertama, …

Provincie West-Java Jaarverslag 1926

Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…

Provincie West-Java Jaarverslag 1933

Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…

De Koninklijke en de Wetgevende Macht over Ned.-Indie in verleden en toekomst

Nederburgh menuliskan bahwa masa depan menarik minat kita. Tetapi untuk membahasnya diperlukan pengetahuan masa lalu yang mengarah pada masa kini. Tidak ada bedanya antara manusia dan organisasinya dengan benda-benda hidup di alam. Mereka tumbuh: telah berkembang dari yang dulu, menjadi titik awal dari apa yang akan datang. Tanpa pertumbuhan, tidak ada situasi baru yang dapat berkembang dengan …

Zelfbestuur of Anhankelijke Decentralisatie?

Buku ini memuat tentang hubungan legal dan fungsi Provinciale Staten (Konsul Negara Bagian) dan Gemeentebesturen (Konsul Daerah Kota), serta bagaimana keduanya adalah bentuk desentralisasi wilayah. Bentuk desentralisasi ini biasa disebut sebagai “pemerintahan otonom”, dan dibahas lebih lanjut dalam Grondwet (Undang-Undang Dasar). Buku ini membahas lebih lanjut mengenai hakikat tentang hubun…