Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

191 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 ALR p

Dinamika pembentukan Undang - Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Buku ini merupakan Risalah Pembahasan Undang-Undang Kewarganegaan Republik Indonesia. UU ini telah mengubah secara mendasar politik hukum kewarganegaan di Indonesia yang sebelumnya bersifat diskriminatif, yaitu membedakan antara "orang Indonesia asli" dengan "tidak asli". Kemudian undang-undang ini diganti menjadi yang lebih aspiratif, progresif, menjunjung tinggi konstitusi, hukum dan HAM.

Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi pandangan yang mutakhir mengenai pentingnya konsepsi Konstitusi Hijau dan Ekokrasi. Dengan membaca buku ini, kita akan paham dasar-dasar konseptual persoalan lingkungan hidup dan sustainable development. Di samping itu, juga dapat ditemukan mengenai relevansi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the supreme law of the land yang menggagas kedaulatan lingkungan dengan konsep demokrasi…

Kembali Ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat Ke Wilayah Re…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-553-668-0

Deskripsi Fisik

xvii, 110 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.029 HAR k

Amandemen UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8960-58-0

Deskripsi Fisik

ix, 1181 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 ADI a

The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia

This is a book about indonesian politics between desember 1949 and march 1957. It begins as revolutionary warfare ends and netherlands goverment withdraws fromer colony. It ends as "guided democracy" is being ushered in. The book contains a host of judgments made on inadequate evidance. If I have not always admitted this in the body of the text, not dance. If I have not always admitted this in …

KPI Regulator Penyiaran Indonesia

KPI adalah lembaga bantu yang didesain untuk berpihak pada kepentingan publik. hal tersebut terlihat dari adanya kesempatan kepada masyarakat untuk duduk di keanggotaan KPI. kemunculan komisi negara ini, pada saat awal desainnya, tak liput dari aneka pedebatan akademik. komisi ini dibayangkan stakeholders akan menjelma menjadi semacam Federal Communication Commission (FCC) di Amerika Serikat at…

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2003

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 125 hal. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 367 hal. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 74 cm. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…

Informasi peraturan perundang-undangan bidang politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

271 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 INF

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 …

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

The Japanese political personality : analyzing the motivations and culture of…

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-333-78992-X

Deskripsi Fisik

xxiv, 182 hlm. ill. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

306.230952 FEL j

Pondasi Menuju Perdamaian Abadi

Undang-undang ini merupakan hasil negosiasi, persuasi dan akhirnya kompromi atau sekian banyak aspirasi. UU pemerintah Aceh merupakan salah satu implementasi dari nota kesepahaman atau MOU Helsinki. Penyusunan draft RUU dan kemudian pembahasannya di DPR jauh lebih intensif proses kominikasi dan persuasinya, baik sesama stakeholder Aceh maupun pihak terkait lainnya.

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Rumah Susun

UU Nomor 16 Tahun 1985

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan

UU Nomor 15 Tahun 1985

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan: Undang-Undang…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Undang-undang ini mengatur tentang Perkawinan. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini me…

Proses Pembicaraan/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Tanda Kehormata…

UU Nomor 10 Tahun 1980