Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Setiap Pemerintah berkeinginan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu dihadapkan kepada permasalahan yang rumit, yag salah satu penyebabnya antara lain keawaman masyarakat terhadap system kepemilikan hak atas tanah dan ganti rugi yang dianggap kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah, berdasarkan hal tersebut buku ini bisa dipergunakan untuk…

Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008

Buku ini menguraikan secara komprehensif berbagai hal mendasar yang berhubungan dengan transportasi di perairan. Uraian diawali dengan pengertian mengenai transportasi di perairan, landasan hukum, dan klasifikasinya. Kemudian mengenai berbagai usaha jasa transportasi di perairan, mulai dari jasa angkutan, bongkar muat, hingga usaha pergudangan (warehousing).

Sejarah peradilan dan perundang-undangan di Indonesia sejak 1942 dan apakah k…

Buku ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing menjelaskan secara lengkap tentang sistem peradilan di Indonesia berdasarkan perubahan sistem politik yang terjadi. Mulai dari sistem peradilan yang digunakan,perbandingan dengan sistem peradilan yang lain, hingga analisis terhadap sistem tersebut.

Hukum perwakafan di Indonesia

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia ketentuan mengenai wakaf telah dituangkan ke dalam sebuah Undang-undang khusus yang mengatur tentang wakaf yaitu p…

Perseroan terbatas dengan undang-undang pajak perseroan

Edisi

Cet. VII

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 460 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan

Buku ini mendeskripsikan konsep yang terkait dengan perundang-undangan dan menganalisis mengenai dinamika perkembangan hirarki dan jenis serta proses pembentukan undang-undang di Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan sampai saat ini. Adapun hal-hal yang dijabarkan dalam buku ini adalah tentang teori perundang-undangan; pengertian undang-undang, kedudukan undang-undang-undang dalam hirarki norm…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2007 di 3 provinsi yaitu Bali, Kepualauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebu…

Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2013 di 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur,Jawa Timur,dan Sumatera Utara. Undang-undang ini telah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas berbagai gugatan berbagai pihak. Paling tidak ada sebanyak 10 gugatan dan telah mendapatkan amar putuan MK yang sebagian besar dikabulkan dan membatalkan pasal-…

Hukum administrasi pemerintahan daerah: sejarah, asas, kewenangan, dan pengaw…

Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Penyelenggaran otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betil terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengisi kekosongan akibat dari pasal, memperjelas undang-undang yang dinyatakan mahkamah konstitusi, dan mengharmonisasikan peraturan sebagai akibat dari pasal. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan data akademis dan …

Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Buku ini memberikan gambaran bagaimana implikasi perubahan UUD 1945 terhadap pembangunan sistem hukum nasional, yang disajikan berdasarkan permasalahan-permasalahan hukum tertentu. Dari tulisan-tulisan dalam buku ini diharapkan menjadi suatu ajakan dan dorongan bagi para politisi, akademisi, praktisi, maupun birokrat untuk memikirkan bagaimana menata sistem hukum nasional, kemana pembangunan hu…

Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja …

Buku ini berbicara perihal kepastian hukum hak pekerja outsourcing yang ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Materi-materi yang dibicarakan di buku ini mulai dari sejarah dan perkembangan konsep outsourcing serta penerapannya; kepastian hukum, hubungan kerja dan peraturan perundang-undangan; pengaturan outsourcing di dalam undang-undang ketenagakerjaan dan pe…

Bea Meterai di Indonesia

Pada dasarnya bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang dipungut berdasarkan ketentuan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang. Hanya saja memang aturan bea meterai secara benar belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui bahwa bea meterai merupakan pajak tidak langsung yang berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan pen…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2016 dalam Lembaran Negara No.176 Tambahan Lembaran Negara No. 5922, merupakan undang-undang Tentang Paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumaha…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.55 Tambahan Lembaran Negara No.5863, merupakan undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan ya…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2016 dalam Lembaran Negara No.131 Tambahan Lembaran Negara No. 5899, merupakan undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut: 1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap p…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2016 dalam Lembaran Negara No.130 Tambahan Lembaran Negara No. 5898, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 April 2016 dalam Lembaran Negara No.70 Tambahan Lembaran Negara No. 5872, merupakan undang-undang Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Undang-Undang ini mengatur peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Da…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 April 2016 dalam Lembaran Negara No.68 Tambahan Lembaran Negara No. 5870, merupakan undang-undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabi…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 April 2016 dalam Lembaran Negara No.69 Tambahan Lembaran Negara No. 5871, merupakan undang-undang Tentang Penyandang Disabilitas. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, …