Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3842 (Jilid 1)

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)

Himpunan peraturan pemerintah RI tentang Usaha Jasa Konstruksi dan petunjuk p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789792651645

Deskripsi Fisik

x,374 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 620 HIM

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pembuatan dan pengesahan pe…

UU Nomor 24 Tahun 2000

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pe…

UU Nomor 9 Tahun 1998

Preservasi Informasi Digital Dokumen Pembahasan Rancangan Undang Undang di Ko…

Preservasi informasi digital dokumen pembahasan RUU di Komisi III tujuannya untuk menjamin tersedianya back-up file dokumen yang terkait dengan pembahasan RUU dalam bentuk digital dan memiliki perlindungan berupa watermark dan password do Komisi III. Manfaat dari pendokumentasian tersebut adalah untuk memberi kemudahan dalam mengakses dokumen pembahasan RUU dalam bentuk digital di cloud DPR RI;…

Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (…

Optimalisasi program partisipasi masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) memberikan ruang bagi masyarakayt untuk dapat berpartisipasi langsung dalam perancangan undang-undang melalui penyampaian aspirasi terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, serta meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia

UU Nomor 23 Tahun 1999

Rancangan Undang Undang Tentang Perpustakaan Tahun 2007

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tim Kerja Penyusun Buku Proses Pembahasan RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kumpulan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 - 2009 yang dikumpulkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

PERPU dalam teori dan praktik

elama ini kegentingan yang memaksa, sebagai syarat ditetapkan Perpu dalam Pasal 22, dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945 sehingga Perpu tidak dikategori sebagai undang-undang darurat (emergency law). Wewenang Presiden menetapkan Perpu termasuk kekuasaan yang tidak terbatas (unlimited powers) karena mengamputasi kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU, mengabaika…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang-undan…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan UU Cipta Kerja - Muhammad Yaasiin Raya Buku ini berisi tentang penjelasan secara komprehensif tentang kajian hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian isinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengujian Formil Undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Pengujian Undang-Undang Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusion…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam sistem Perundang-Undangan Na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…

Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional

Buku ini berisi problematika yang ada seputar pembentukan peraturan perundang-undangan, yang penuh dengan pernik-pernik dinamika, dan tentunya didominasi oleh dinamika politik berlegislasi. Buku hanya berfokus pada bagian awal dari tahapan dalam pembentukan undang-undang, yaitu pada tahapanperencanaanyang menentukan tahapan berikutnya. buku ini dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembentu…

Rekam jejak fraksi PKS dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)

RUU Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode omnibus law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan Undang-Undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Dalam menyikapi omnibus law cipta kerja, Fraksi PKS berpegang pada paradigma bahwa omnibus law hanyalah sebatas metode baru dalam perancangan undang-undang…

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 68, tambahan lembaran Negara nomor 4725 merupakan undang-undang yang memuat ketentuan pokok pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemer…

Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil & persyaratan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 626 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.008 PER

Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, dengan nomenklatur UU.No.11 Tahun 2020, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama para kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malahan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pe…