PERPU dalam teori dan praktik

elama ini kegentingan yang memaksa, sebagai syarat ditetapkan Perpu dalam Pasal 22, dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945 sehingga Perpu tidak dikategori sebagai undang-undang darurat (emergency law). Wewenang Presiden menetapkan Perpu termasuk kekuasaan yang tidak terbatas (unlimited powers) karena mengamputasi kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU, mengabaika…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang-undan…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan UU Cipta Kerja - Muhammad Yaasiin Raya Buku ini berisi tentang penjelasan secara komprehensif tentang kajian hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian isinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengujian Formil Undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Pengujian Undang-Undang Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusion…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam sistem Perundang-Undangan Na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…

Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional

Buku ini berisi problematika yang ada seputar pembentukan peraturan perundang-undangan, yang penuh dengan pernik-pernik dinamika, dan tentunya didominasi oleh dinamika politik berlegislasi. Buku hanya berfokus pada bagian awal dari tahapan dalam pembentukan undang-undang, yaitu pada tahapanperencanaanyang menentukan tahapan berikutnya. buku ini dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembentu…

Rekam jejak fraksi PKS dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)

RUU Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode omnibus law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan Undang-Undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Dalam menyikapi omnibus law cipta kerja, Fraksi PKS berpegang pada paradigma bahwa omnibus law hanyalah sebatas metode baru dalam perancangan undang-undang…

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 68, tambahan lembaran Negara nomor 4725 merupakan undang-undang yang memuat ketentuan pokok pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemer…

Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil & persyaratan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 626 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.008 PER

Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, dengan nomenklatur UU.No.11 Tahun 2020, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama para kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malahan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pe…

Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pem…

Analisis buku ini akan berfokus mengkaji anomali praktik fleksibilitas tindak lanjut berdasarkan karakteristik dan faktor penyebab pengesampingan putusan, serta alasan terjadinya distorsi pembaruan validitas norma oleh pembentuk undang-undang.

Omnibus law : diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…

Di Balik Penyusunan UU Pemilu: Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1326-86-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 BAI d

Constitutional Question : Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melemb…

Hingga saat buku ini diterbitkan sudah ada sekitar 80 negara yang telah memiliki Mahkamah Konstitusi Constitutionsl Court). Dari negara yang telah mendirikan mahkamah Konstitusi itu, hampir semua sudah melengkapi dengan kewenangan constitutional question atau yang disebut juga dengan istilah pengujian norma konkret. sayangnya Mahkamah Konstitusi RI justru belum memiliki kewenangan tersebut. Ke…

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik

Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai P…

Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Buku ini merangkum isu produk halal bagi umat Muslim. Halal atau haram mengandung nilai-nilai ritual atau obada sebagaimana diyakini para pemeluknya. Mengapa halal begitu penting, karena halal adalah bagian dari gaya/cara hidup yang telah diatur dalam Islam. Tujuannya pasti untuk kebaikan manusia. Halal yang dimaksud meliputi halal zatnya. Halal cara memperolehnya. Halal cara memprosesnya. Hala…

UUD 1945 dan Amandemen dengan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Buku ini tidak hanya berisi Undang-Undang 1945 beserta dengan amandemennya, namun memuat juga berbagai informasi mengenai perangkat pemerintah Republik Indonesia pada masa jabatan 2019-2024 yakni profil Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Tujuh perintah Presiden untuk Kabinet Indonesia Maju, profil Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, profil Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan …

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang …

Penerbitan naskah akademik ini dimaksudkan agar khazanah informasi mengenai sistem pemasyarakatan bertambah, di samping itu agar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat menyebarluaskan kepada semua anggota jaringan agar dapat ditemukan oleh semua masyarakat Indonesia, dan agar dengan naskah akademis ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam upaya penyusunan Perubahan at…

Irwandi Jaswir: profesor halal penerobos batas

"Profesor Irwandi Jaswir sudah diakui luas di tingkat internasional, regional, dan nasional sebagai pioner dan pengembang `halal science`. Tapi tak banyak yang tahu riwayat hidup dan perjalanan keilmuannya yang luar biasa. Buku ini menyajikan berbagai sisi perjalanan hidup dan kariernya itu dalam konteks lingkungan lebih luas."–Profesor Azyumardi Azra, CBE, Guru Besar dan Rektor IAIN/UIN Syar…

Hak Menguji Material di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

209 Hal. : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SOE h