Buku dengan judul isu-isu Internasional Kontemporer Dalam Diplomasi Parlementer menganalisis berbagai permasalahan yang bersifat internasional dan domestik seperti kemiskinan, interfaith dialogue, penanggulangan emisi karbon, ketahanan pangan, dan ancaman pandemi penyakit menular. Isu-isu tersebut telah lama menjadi perhatian DPR RI maupun organisasi internasional dimana DPR RI menjadi anggotan…
Berbicara soal kinerja anggota dewan, terkadang konotasi sebagian masyarakat menilai negative. Karena masyarakat hanya melihat sepenggal-sepenggal saja. Tidak mengetahui secara komprehensif. Padahal, bila dilihat secara komprehensif, kinerja wakil rakyat itu kan tertera jelas. Pertama, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi atau pembuat undang-undang. Dalam fungsi anggaran, m…
Dr. Anis Byarwati sebagai anggota komisi XI DPR RI dan juga anggota Badan Legislasi yang ditugaskan fraksi menjadi anggota panitia kerja RUU Omnibus Law, bersinggungan langsung dengan isu-isu yang mengemuka di atas. Bagaimana perjuangannya menampung aspirasi dari nasabah AJB Bumiputera dan rapat-rapat yang diikutinya dalam pembahasan berbagai RUU di Badan Legislasi, terekam apik dalam buku ini.
Dr. Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS turut menyuarakan kebijakan Fraksi PKS dengan memberikan masukan, kritik dan opini yang membangun kepada pihak pemerintah. Masukan-masukan, ide, gagasan dan opini beliau, kami tuangkan dalam buku Perjuangan Dakwah Parlemen edisi ke-3 ini.
Buku Perjuangan Dakwah Parlemen yang merekam perjalanan dakwah parlemen Dr. Anis Byarwati di Masa Sidang Kedua Tahun 2019-2020 yang terhitung dari tanggal 13 Januari 2020 - 27 Maret 2020 ini, mencoba untuk menyajikan secara detail bagaimana seorang anggota legislatif melakukan dakwahnya di parlemen. Sebagaimana buku Perjuangan Dakwah Parlemen untuk masa sidang I, Buku ini juga menggunakan siste…
Laporan ini berisi pemikiran-pemikiran yang disampaikan Dr. Anis Byarwati dalam rapat-rapat bersama mitra. Dan serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Masa Sidang I pelaksanaan tugasnya di DPR RI. Rentang waktu Masa Sidang I, terhitung sejak beliau dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019, hingga berakhirnya Masa Reses untuk Masa Sidang I yaitu tanggal 12 Januari 2020, atau kurang lebih…
Pekerjaan badan legislatif negara bagian sangat banyak dan kompleks, sehingga badan legislatif menggunakan komite untuk membagi beban kerja. Komite adalah kendaraan utama melalui mana undang-undang harus lolos untuk pemeriksaan, debat dan modifikasi. Mereka juga berfungsi sebagai jalur akses utama bagi warga negara dan kelompok kepentingan, dengan memberikan kesempatan formal untuk masukan ke…
Study of Congress disponsori oleh American Political Science Association (Asosiasi Ilmu Politik Amerika) dengan dukungan hibah dari Carnegie Corporation. Proyek ini pertama kali disusun oleh sekelompok kecil ilmuwan dan anggota kongres yang mengadakan serangkaian pertemuan diskusi di Kongres dengan bantuan keuangan dari Philip Stern Family Fund. Diskusi ini menghasilkan kesepakatan untuk mencar…
Arus komentar yang tak henti-hentinya yang dipicu Kongres melengkapi fasihnya dengan tempat vital yang ditempatinya dalam kehidupan nasional. Sebagian besar diskusi bersifat kritis, ini wajar, dan hakikatnya tak terhindarkan. Kongres menarik perhatian terbesar ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan eksekutif. Ketika Presiden menemukan Kongres dalam suasana yang reseptif, program legi…
Di awal tahun 2016 ini, parlemen-parlemen anggota APPF kembali bertemu di Vancouver, Kanada. Dalam pertemuan tahunan ke-24 tersebut,perjuangan diplomasi DPR RI membuahkan hasil membanggakan dengan disahkannya tujuh resolusi usulan DPR RI yang ditujukan untuk memperkuat kerjasama parlemen di Asia Pasifik terkait isu-isu terkini seperti stabilitas kawasan,transnational organized crimes (TOC), ant…
Dalam buku ini secara ringkas mengemukakan implementasi, mekanisme dan prosedur kerja serta dasar hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan dalam mengemban amanat rakyat. Bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangannya dalma membangun demokrasi perwakilannya, mengimplementasikan bentuk-bentuk dan cara kerjanya yang dilakukan melalui amand…
Buku ini merupakan sebuah karya membuka mata dan wawasan untuk lebih memahami apa dan bagaimana parlemen dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Buku ini menyajikan pemikiran dan pandangan konstruktif untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi inti dari materi buku ini. DPR memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, termasuk para konsti…
Buku ini menceritakan tentang DPR RI menuju parlemen modern secara konseptual , sosok parlemen modern yang transparasi, mudah diakses informasi berkaitan dengan kegiatan semua alat kelengkapan DPR (AKD). Teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat memperoleh informasi melalui website dan media social, dan representasi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi ra…
Buku ini memberikan gambaran bahwa perbuatan Wakil Rakyat terkesan lebih banyak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat umum yang memilihnya. buku ini memperbincangkan masalah yang pernah trending topic yang banyak mendapat perhatian masyarakat luas, dan bahasanya mudah dipahami.
Restorasi untuk Indonesia, itulah gagasan dasar yang mendorong, mendasari serta menjiwai kiprah NasDem dikancah perpolitikan Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan serta memajukan fungsi pemerintahan kepada cita-cita Proklamasi 1945.
Buku ini tidak hanya membedah permasalahan partai politik dan sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu Era Reformasi, melainkan juga menawarkan “peta jalan” perubahan yang perlu dilakukan agar sistem demokrasi pasca Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektivitas bangsa kita.
Buku ini merekam gagasan-gagasan pokok tentang sistem pemerintahan dengan fokus pada fungsi legislasi menurut UUD 1945 sejak perumusan awalnya oleh BPUPKI (1945) sampai perubahannya oleh MPR (1999-2002). Buku ini menunjukkan fakta pula bahwa upaya pemurnian sistem presidensial melalui amandemen UUD 1945 memang telah berhasi memberi karakter-karakter umum pada sistem tersebut.
The classic guide to meeting procedure--updated to meet the needs of today's organizations For more than 60 years, "American Institute of Parliamentarians Standard Code of Parliamentary Procedure" (formerly, the "Sturgis Standard Code") has been helping meeting organizers and participants ensure fairness and justice on a consistent basis. This updated edition provides important new motions a…